5 Hal Seputar Anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk Pembelian Speaker Senilai Rp4 Miliar

TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan terkait anggaran membeli pengeras suara (speaker/toa) senilai Rp4 miliar.

Dengan anggaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berencana membeli enam set perangkat pengeras suara.

Rencananya, pengeras suara berteknologi canggih tersebut digunakan untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana di wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu, dana sebesar Rp4 miliar berasal dari APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Berikut TribunPalu.com merangkum sederetan fakta seputar rencana pembelian speaker dengan anggaran Pemprov DKI Jakarta senilai Rp4 miliar dari laman Tribunnews.com dan Kompas.com:

1. Bukan seperti toa masjid.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) BPBD M. Ridwan, pengeras suara yang dinamakan Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

"Alatnya memang pakai toa, tapi bukan menggunakan toa seperti yang ada di masjid," ucapnya, Rabu (15/1/2020).

Alat ini akan digunakan oleh BPBD untuk memberikan peringatan bagi warga yang berada di bantaran sungai saat tinggi muka air di pintu air mencapai siaga tiga atau masuk kategori waspada.

"Kalau tambah pakai toa kan akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi ke warga," ujarnya saat dikonfirmasi.

2. Lokasi penempatan speaker.

Enam set pengeras suara sebagai sistem peringatan dini bencana rencananya akan ditempatkan di beberapa lokasi rawan banjir di DKI Jakarta.

Yakni, Tegal Alur, Rawajati, Cililitan, Jati Padang, Kedoya Selatan, dan Makasar.

3. Komentar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Terkait rencana pembelian enam set speaker dengan anggaran Rp4 miliar, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah sudah angkat bicara.

Menurut Saefullah, anggaran tersebut merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atau dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"Kalau isi kegiatan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD. Kamu perlu apa, ada apa, mereka yang tanggung jawab," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Saefullah pun menyebut, pihaknya tidak bisa mengintervensi apa yang sudah direncanakan oleh BPBD.

Baik itu dari proses penganggaran maupun pengadaan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

"Proses pengadaan, termasuk nilainya, mark up apa enggak, wajar apa enggak, itu jadi tanggung jawab SKPD," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kita tidak pernah intervensi, kalau saya intervensi salah," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Saefullah pun menyebut, pihaknya mempercayakan pengadaan alat untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana di DKI Jakarta kepada BPBD.

"Dia (BPBD) yang merencanakan, dia yang melaksanakan," kata Saefullah.

• Pembentukan Provinsi Solo Raya Disebut Dapat Berdampak Positif pada Masyarakat

• Fakta Terbaru Kasus Pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin, Skenario Serangan Jantung Gagal

4. Mengundang kritikan.

Pembelian enam set speaker canggih dengan anggaran fantastis sebesar Rp4 miliar mengundang sejumlah kritikan.

Salah satu kritikan berasal dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.

William menilai, anggaran pembelian speaker tidak efektif.

Sebab, pengeras suara hanya bisa menjangkau masyarakat dalam radius 500 meter.

Selain itu, William menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan penggunaan aplikasi Pantau Banjir warisan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

William menyarankan hal ini lantaran hampir semua warga Jakarta memiliki telepon seluler, dan kebanyakan di antaranya merupakan ponsel pintar alias smartphone.

William juga menilai, penggunaan aplikasi Pantau Banjir bakal lebih efektif dan murah ketimbang speaker.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Melalui aplikasi tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat bisa melihat kondisi pintu air, kondisi pompa air, ketinggian air di setiap RW jika banjir.

Serta otomatis warga langsung bisa mendapat pemberitahuan jika ada potensi banjir di suatu wilayah.

Sayangnya, fitur Siaga Banjir pada aplikasi Pantau Banjir telah dihilangkan pada versi 3.2.8 hasil update 13 Januari 2020.

"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbari saat ini sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Selain saran dan penilaian keefektifan pengeras suara, William menyebut penggunaan speaker sebagai sistem peringatan dini merupakan cara kuno.

Ia menyamakannya dengan sistem era Perang Dunia II.

"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II ya."

"Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ucapnya, Kamis (16/1/2020).

Menurut penilaian William Aditya Sarana, penggunaan pengeras suara menjadi tanda kemunduran bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengacu pada aplikasi warisan pemerintahan Ahok, William menyebut sebenarnya Jakarta sudah memiliki sistem peringatan dini yang lebih canggih.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

• Jika Ingin Naik Jabatan Tinggi, Pengikut Keraton Agung Sejagat Harus Lakukan 5 Syarat Ini

5. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mencetuskan gagasan penggunaan speaker sebagai peringatan banjir.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencetuskan ide serupa terkait penggunaan sirine untuk peringatan dini saat banjir awal tahun 2020 lalu.

Anies Baswedan memerintahkan pihak kelurahan untuk berkeliling dan memberikan peringatan dini banjir kepada warga dengan menggunakan sirine dan pengeras suara.

Peringatan dini tersebut diberlakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini diberlakukan.

"Salah satu hal yang akan diterapkan baru, bila ada kabar (akan banjir), maka pemberitahuannya akan langsung ke warga," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/1/2020).

"Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine," ujarnya.

• Korban Banjir Jakarta Gugat Anies Baswedan Rp42 Miliar, Berapa Harta Kekayaan Sang Gubernur DKI?

• Anies Baswedan Digugat Rp 42,3 Miliar, Tim Advokasi Korban Banjir: Kami Gugat Karena Anies Lalai

• Banjir Jakarta, Anies Baswedan: Tak Usah Salahkan Siapa-siapa, Kami akan Bertanggungjawab

Anies berujar, saat banjir mulai terjadi pada Rabu (1/1/2020) dini hari, Pemprov DKI sebenarnya sudah memberikan peringatan dini sebelumnya.

Peringatan dini disampaikan melalui pesan berantai ke ponsel warga.

Anies menduga sejumlah warga tidak membaca pesan tersebut.

"Kemarin pada malam itu, pemberitahuan diberitahu, tapi karena malam hari, diberitahunya lewat HP, akhirnya sebagian tidak mendapatkan informasi," ucap Anies.

Awal tahun 2020 lalu, banjir melanda sejumlah titik di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, Lebak, dan Bogor.

(TribunPalu.com, Tribunnews.com/Dionisius Arya Bima Suci, Kompas.com/Nursita Sari)