Yasonna Laoly Masuk Tim Hukum PDIP untuk Lawan KPK: Pembelaan Jokowi dan Rawan Konflik Kepentingan

TRIBUNPALU.COM - Terkait dugaan kasus suap yang menjerat kadernya, Harun Masiku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim hukum untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim hukum tersebut terdiri dari 12 pengacara yang dipimpin oleh Teguh Samudera.

Dalam daftar anggota tim tersebut, terdapat nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"DPP PDIP melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir, maka memutuskan untuk membentuk tim hukum," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Tim hukum tersebut melakukan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas KPK, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDIP.

Bantah intervensi kasus

Yasonna pun angkat bicara terkait namanya yang masuk tim hukum PDIP.

Dia membantah akan melakukan intervensi pada kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan," kata Yasonna, seperti dilansir Antara.

• Barang Bukti Hilang Kasus Suap PAW Caleg PDIP Dikhawatirkan Hilang, Begini Jawaban KPK

• Tak Setuju Celetukan Jokowi Soal Sandiaga Sebagai Penerus, PDIP: Kita Punya Ganjar, Puan, Risma

• Sindiran Hanura untuk PDIP: Parpol Besar Sedang Pertontonkan Arogansinya pada Rakyat Indonesia

Pembelaan Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga tak mempermasalahkan langkah Yasonna yang masuk tim hukum PDIP.

Sebab, menurut dia, Yasonna memang pengurus PDIP.

Yasonna Laoly tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng itu.

"Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).