Breaking News:

4 Kebijakan Anies Baswedan yang Berlawanan dengan Pemerintah Pusat, termasuk Formula E

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

TRIBUNPALU.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E. Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Baca juga: Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi sungai

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta. Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Sejumlah kendaraan mencoba menerobos banjir yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat dan sekitarnya, di Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). Curah hujan yang tinggi ditambah dengan luapan air Sungai Ciliwung dan tingginya muka air laut membuat beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir. Warta Kota/Alex Suban
Sejumlah kendaraan mencoba menerobos banjir yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat dan sekitarnya, di Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020). Curah hujan yang tinggi ditambah dengan luapan air Sungai Ciliwung dan tingginya muka air laut membuat beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir. Warta Kota/Alex Suban (Tribunnews/Alex Suban)

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Anies setuju sungai dikembalikan ke lebarnya yang asli, tetapi tidak dengan cara dipasang sheet pile (beton). Menurut dia, betonisasi pinggir sungai akan merusak ekosistem sungai.

Naturalisasi, kata Anies, menghidupkan ekosistem sungai. Air sungai akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

Yanti Noor Meninggal Dunia, Anak-Anak Akan Terus Jaga Karya Mendiang Chrisye

Anak Karen Pooroe Meninggal Dunia, Diduga Jatuh dari Balkon Apartemen

Jackie Chan Akan Beri Hadiah Rp 1,9 Miliar Bagi Siapapun yang Bisa Membuat Obat Penawar Virus Corona

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved