Yunarto Beri Pujian Anies Soal Penanganan Corona: Cepat Ambil Keputusan Dibanding Pemerintah Pusat

TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memberikan apresiasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Apresiasi ini diberikan Yunarto Wijaya untuk Anies Baswedan terkait langkah-langkah yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penanganan virus corona.

Seperti diketahui dalam menghadapi penyebaran wabah virus corona COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah pencegahan.

Dalam sebuah konferensi pers yang telah ditayangkan di kanal YouTube KompasTV pada Rabu hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sejumlah langkah pencegahan virus corona COVID-19.

Salah satu langkah yang diambil adalah meniadakan kegiatan Car Free Day.

• Soal Virus Corona, Anies Tegaskan Pemprov Jakarta akan Transparan: Disembunyikan Timbul Spekulasi

• Penjelasan Anies Baswedan Soal Info KRL Bogor-Jakarta Kota Berisiko Tinggi Sebarkan Virus Corona

Anies Baswedan mengatakan, "Untuk dua pekan ke depan, Pemprov DKI Jakarta meniadakan CFD. Hal ini demi menjaga dan melindungi warga Jakarta dari potensi penularan virus corona."

Sesudah dua minggu CFD ditiadakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemantauan dan melihat perkembangan penularan virus corona.

Sesudahnya, kembali akan dilakukan peninjauan (review).

Menurut Yunarto Wijaya langkah yang diambil Anies Baswedan ini sudah sangat tepat.

Tak hanya itu, Yunarto Wijaya juga mengatakan bahwa saat ini Anies Baswedan sangat foksu apda keselamatan warganya.

Anies Baswedan juag dinilai mampu mengambil keputusan dengan cepat.

"IMHO, This time pemprov dki harus diapresiasi dalam penanganan isu corona... Fokus pada keselamatan dan berani cepat ambil keputusan (dibanding pemerintah pusat)... thx pak gub @aniesbaswedan," tulis Yunarto Wijaya di akun Twitternya.

Berikut 6 Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam Pencegahan Virus Corona

1. Tim review perizinan.

Langkah pertama, Anies Baswedan menyebutkan untuk melakukan pengetatan di DKI Jakarta, terutama terkait perizinan penyelenggaraan kegiatan publik.

Awalnya, Anies Baswedan menyebutkan contoh negara-negara yang terlambat melakukan pengetatan terkait penyebaran virus corona.

Seperti Italia, Amerika Serikat, dan Iran.

Menurut Anies Baswedan, ketiga negara ini cenderung tidak ketat dalam membatasi ruang interaksi.

Ketika kasus virus corona jenis baru COVID-19 meningkat, baru dilakukan pengetatan.

Namun, Anies juga menyebut, ada negara yang sudah melakukan pengetatan sedari awal merebaknya virus corona.

Yakni, Singapura, Vietnam, dan Selandia Baru.

Sebagaimana disampaikan Anies Baswedan, pemerintah DKI Jakarta mencontoh ketiga negara tersebut dengan melakukan pengetatan sedini mungkin.

"Kami di Jakarta, mengambil rute pengetatan di awal, karena itu beberapa langkah kita lakukan di Jakarta ini."

"Pertama di tingkat internal jajaran Pemprov. Kita akan membentuk tim review perizinan. Semua kegiatan yang akan diselenggarakan di Jakarta harus dilaporkan kepada tim review perizinan."

Tim review perizinan nantinya akan terdiri dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.

"Nanti, tim review perizinan akan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh."

"Misalnya, peserta dari mana, jumlahnya berapa, kegiatannya, intensitas kontak, dan lain-lain."

"Dari situ nanti diputuskan, apakah kegiatan akan diizinkan jalan dengan persyaratan, harus ditunda, atau harus dibatalkan."

"Ini bertujuan untuk mengendalikan interaksi agar tidak terjadi penularan yang tidak perlu."

• Anies Baswedan Paparkan 6 Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam Cegah Penyebaran Virus Corona

• Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Tunda Formula E karena Virus Corona, PSI: Langkah Tepat

• BREAKING NEWS - Virus Corona Merebak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Resmi Batalkan Formula E

2. Upaya pencegahan virus corona di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Langkah kedua, Anies Baswedan menyebutkan upaya pencegahan virus corona COVID-19 di jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Ia mengimbau, siapa pun yang mengalami gejala mirip COVID-19, harus melapor dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan.

"Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah (virus corona COVID-19, red.) bila terjadi di jajaran Pemprov,"

"Bila ada pribadi yang memiliki gejala seperti virus corona, maka atasannya dan ybs harus melaporkan kepada Dinas Kesehatan,"

"Apabila Dinkes mengatakan bahwa ybs harus melakukan pemeriksaan dan harus isolasi diri sambil menunggu hasil, maka Pemprov DKI Jakarta mewajibkan dia untuk mengikuti semua instruksi Dinas Kesehatan"

"Dan bila isolasi diri, tidak ada pemotongan gaji maupun tunjangan kinerja. Karena (yang bersangkutan, red.) berada di rumah untuk menyelamatkan dirinya, kolega, tetangga, lingkungan,"

"Bukan tidak berada di kantor, melainkan harus mengikuti prosedur karantina yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan."

Anies Baswedan juga menyebutkan pengalaman dari negara yang dipantau Pemprov DKI Jakarta.

"Ketika relaks di situ, tidak ketat... maka efek tularnya menjadi besar sekali."

Oleh karenanya, Anies Baswedan menganjurkan untuk dilakukan langkah isolasi.

"Baik BUMD, ASN, maupun pekerja kontrak, semuanya sama. Tidak ada pemotongan gaji dan TKD bila mereka harus melakukan self-quarantine."

3. Kegiatan di hari Minggu, khususnya Car Free Day (CFD) ditiadakan.

Yang ketiga, langkah yang dilakukan untuk antisipasi virus corona di Jakarta berkaitan dengan kegiatan hari Minggu di mana ada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau yang lebih populer dengan istilah Car Free Day (CFD).

Anies Baswedan mengatakan, "Untuk dua pekan ke depan, Pemprov DKI Jakarta meniadakan CFD. Hal ini demi menjaga dan melindungi warga Jakarta dari potensi penularan virus corona."

Sesudah dua minggu CFD ditiadakan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemantauan dan melihat perkembangan penularan virus corona.

Sesudahnya, kembali akan dilakukan peninjauan (review).

• Update Hotel Karantina Virus Corona di China Ambruk: Seluruh Korban Ditemukan, 29 Orang Meninggal

4. Formula E dibatalkan.

Langkah keempat pencegahan COVID-19, terkait dengan pelaksanaan gelaran Formula E, yang mana Jakarta menjadi tuan rumahnya.

Event Formula E yang rencananya digelar pada bulan Juni mendatang akhirnya resmi dibatalkan.

"Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah Formula E. Komunikasi terus dilakukan selama beberapa waktu, sangat intensif, memantau perkembangan di seluruh dunia, bukan hanya di Jakarta, demi menjaga keselamatan dan memastikan kesehatan warga Jakarta,"

"Karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di Bulan Juni."

"Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian dan kita memantau perkembangan di dunia."

Menurut Anies Baswedan, kegiatan Formula E ini tentu dihadiri oleh wisatawan internasional.

Sehingga, risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta apabila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus virus corona.

Anies tak memungkiri, Formula E memang berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Jakarta, tetap demi keselamatan warga, Formula E tetap dibatalkan.

"Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian"

"Memang Formula E ini memberikan dampak ekonomi yang besar, tetapi bila punya risiko untuk warga, maka kita tunda,"

"Dan Alhamdulillah pihak Formula E dan FIA menyetujui itu, sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan."

5. Jajaran Pemprov DKI Jakarta diimbau untuk tidak jabat tangan dan mengurangi kontak fisik secara langsung.

Langkah kelima, seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta diinstruksikan untuk mengurangi kegiatan jabat tangan dan kontak fisik secara langsung.

Namun, langkah ini tidak mengurangi rasa hormat satu sama lain.

Tujuannya adalah untuk membatasi kontak langsung, karena kontak langsung punya potensi penularan yang cukup besar.

6. Gerakan semesta.

Anies Baswedan menegaskan, pencegahan penularan virus corona tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengatakan, sejak awal Januari, Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Kesehatan, sudah melakukan semua langkah pencegahan.

Itu merupakan sikap bertanggungjawab sekaligus menunjukkan prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, karena itu adalah perintah konstitusi.

Anies Baswedan pun menyinggung soal gerakan semesta, karena langkah pencegahan ini tidak cukup dilakukan hanya oleh Pemprov DKI Jakarta.

Perusahaan swasta diimbau untuk ikut melakukan langkah pencegahan virus corona, serta menetapkan staf atau pegawai yang terpaksa dipantau karena kasus corona tidak dikurangi gajinya.

"Harus menjadi gerakan semesta yang harus dilakukan bukan hanya oleh aparat pemerintah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat."

"Karena itu, kami berharap langkah-langkah ini juga dilakukan oleh private sector, perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta."

"Kami hanya bisa memberikan anjuran apabila ada ada pegawai atau staf yang ditengarai atau masuk kategori orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan, kami instruksikan untuk bekerja di rumah dan tidak dikurangi penghasilannya."

Di akhir konferensi pers, Anies Baswedan juga meminta untuk melihat kasus penularan dan penyebaran virus corona dari perspektif dunia.

Tak hanya berita dari Jakarta, Indonesia, tetapi juga berita dunia.

Sebab, jika dilihat dari perspektif dunia, kasus virus corona itu sangat besar.

Anies mengimbau, untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di tempat lain.

Pihak pemerintah DKI Jakarta juga mengundang setiap lembaga di ibu kota untuk berdiskusi langsung untuk menyamakan kesadaran dan langkah-langkah pencegahan virus corona.

Simak video selengkapnya berikut:

(TribunPalu.com/Lita Andari Susanti/Rizki A)