Breaking News:

Pemerintah Disarankan Ambil Kebijakan Karantina Wilayah daripada Darurat Sipil, Apa Alasannya?

Karantina wilayah dan darurat sipil merupakan dua kebijakan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah RI dalam mencegah penyebaran Covid-19

Instagram.com/sekretariat.kabinet/
Potret Presiden Joko Widodo saat memberikan Keterangan Pers mengenai Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Wabah Virus Korona (Covid-19) 

TRIBUNPALU.COM - Karantina wilayah dan darurat sipil merupakan dua kebijakan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Pemerintah RI dalam mencegah penyebaran wabah virus corona Covid-19.

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah ketimbang darurat disiplin dalam menangani virus bernama ilmiah SARS-CoV-2 tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Piter dalam program Sapa Indonesia Pagi yang dikutip dari siaran langsung Kompas Tv, Selasa (31/3/2929).

Sebelumnya Jubir Presiden, Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melompat pada kebijakan darurat disiplin kalau kondisi di Indonesia semakin memburuk.

"Presiden malah melompat, kalau misalnya keadaannya memburuk kita akan melakukan darurat sipil, itu lebih keras dari karantina wilayah," ujar Fadjroel yang juga menjadi narasumber di acara tersebut.

Fadjroel mengatakan, darurat sipil dalam konteks ini berbeda dengan situasi saat terjadi konflik ataupun pemberontakan.

Pernyataan Fadjroel ini mendapatkan kritikan keras dari Piter.

Meski Ikut Rapat Paripurna DPR dari Rumah, Krisdayanti Tetap Berdandan Lengkap dengan Kebaya

Cerita Sopir Taksi di Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19: Seharian Belum Tentu Dapat Penumpang

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam (KEMENKEU)

"Saya sebenarnya di situ kehilangan konteksnya," ujar Piter.

Karena menurutnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, seharusnya pemerintah lebih merujuk ke Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

"Kita kan berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Piter.

Halaman
1234
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved