Mahfud MD: Pemda Bisa Leluasa dalam Cegah Covid-19 tetapi Harus Selaras dengan Pemerintah Pusat

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam menangani pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. 

Akan tetapi, Mahfud menegaskan pemerintah daerah tetap harus menerapkan kebijakan yang memiliki ritme sama dengan pemerintah pusat. Yakni melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

"Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu, tetapi tetap dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat seperti yang selama ini," ujar Mahfud, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (1/4/2020).

• Viral Video Orang Belanja Pakai Kostum T-Rex dan Naik Mobil Tesla, Warganet: T-Rex Sultan

• Ada Stigma Negatif terhadap Tenaga Medis di Indonesia, Dokter Tirta: Lawan Virusnya, Bukan Orangnya

• Mahfud MD: Pemerintah Tak Berencana Berlakukan Darurat Sipil Kecuali Situasi Memburuk

Mahfud meminta semua pihak tidak berpikir bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak kompak.

Menurutnya kedua belah pihak sudah kompak namun masyarakat menarasikannya secara berbeda. 

"Hanya masyarakat menarasikan secara berbeda-beda saja. Sebenarnya sudah kompak," kata dia. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga menyebut pemerintah pusat setiap hari terus berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah. 

Bahkan dua hari terakhir, kata dia, sudah empat kali pemerintah menggelar rapat dengan para kepala daerah. 

"Semua menyatakan ada di dalam satu komando, sehingga kita nggak usah terpancing. Seakan-akan ada pertentangan antara pusat dan daerah. Intinya yang mau karantina sudah ada jalannya dengan karantina cara undang-undang Indonesia yaitu PSBB," tandasnya.

(Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Pemda Diberi Keleluasaan Tangani Corona Tapi Harus Kompak dengan Pemerintah Pusat