Virus Corona
Luhut Binsar Pandjaitan Yakini 56 Persen Masyarakat Indonesia Tidak Akan Mudik saat Corona
"Dari data yang berhasil dikumpulkan, 56 persen masyarakat sudah sadar, sudah tahu bahaya Covid-19,"
TRIBUNPALU.COM - Merebaknya pandemi Virus Corona menyebabkan sebagian besar pendatang di Ibukota memutuskan untuk mudik.
Menanggapi hal tersebut, beberapa daerah pun mengetatkan aturan kedatangan pemudik agar virus tidak ikut menyebar.
Beberapa langkah yang diambil di antara lainnya menetapkan para pemudik sebagai ODP VIrus Corona dan diwajibkan untuk karantina 14 hari.
Melalui upaya tersebut, pemerintah pun yakin dapat membendung para pemudik.
Pemerintah sendiri menyebutkan bahwa 56 persen masyarakat tak akan mudik ke kampung halaman karena sudah menyadari hal itu akan meningkatkan penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19.
Hal ini diketahui dari data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan.
• PM Inggris Boris Johnson Dibawa ke Rumah Sakit karena Terus Alami Gejala Pasca Didiagnosis COVID-19
• Sang Suami Turut Tangani COVID-19, Isyana Sarasvati Tulis Pesan Manis: Semangat suamiku
Data itu pun sudah dilaporkan oleh Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rapat terbatas, Senin (6/4/2020).
"Dari data yang berhasil dikumpulkan, 56 persen masyarakat sudah sadar, sudah tahu bahaya Covid-19," kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.
"Sebanyak 56 persen menyatakan tidak akan mudik," ujar dia.
Sementara itu, 37 persen lainnya belum mudik dan belum memutuskan apakah akan mudik atau tidak. Adapun, 7 persen lainnya sudah mudik ke kampung halaman.
Menurut Doni Monardo, masyarakat yang sudah terlanjut mudik itu karena mereka kehilangan pekerjaan di kota karena dampak Covid-19.
"Dan bagi yang sudah lanjut mudik kita sarankan kepada pimpinan di daerah untuk memanfaatkan kehadiran para saudara kita yang kehilangan pekerjaan utama dari kota-kota besar," kata Doni.
Doni menyebutkan, pemda bisa mengarahkan masyarakat yang mudik karena kehilangan pekerjaan itu untuk fokus pada program pertanian, peternakan, dan perikanan.
"Juga program-program yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional," kata Doni.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan tak akan menerbitkan larangan untuk mudik. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet terbatas, Kamis (2/4/2020).