Sebut Tagar #SayaMasihPercayaJokowi Sia-sia, Ernest Prakasa Minta Pemerintah Tunjukkan Ketegasannya

Berbeda pandangan dengan warganet, Ernest Prakasa justru menilai bahwa memupuk kepercayaan dengan bermain tagar di medsos sekadar langkah yang sia-sia

Joss Felix via Instagram Ernest Prakasa
Ernest Prakasa - Berbeda pandangan dengan warganet, Ernest Prakasa justru menilai bahwa memupuk kepercayaan dengan bermain tagar di medsos sekadar langkah yang sia-sia 

Bedanya, perempuan membuat kebingungan itu menjadi indah.

Namun, sikap ketidak-konsistenan jika diterapkan dalam urusan negara tidak akan menjadi indah.

"Ketidak-konsistenan perempuan dalam pasangan cinta itu indah. Mulutnya mengusir tapi matanya menahan. Duh ini membingungkan yg indah. Tapi jangan di dalam bernegara," tulis @sudjiwotedjo.

Bagi Sudjiwo Tedjo, rakyat akan bisa memaklumi jika pemerintah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan.

Namun, menurutnya juga tak baik jika pemerintah terus memberikan rasa bingung kepada rakyatnya di masa-masa sulit seperti ini.

"Kalau negara gak sanggup ngasih kami kerjaan dll, ok, kami maklum, tapi jangan ngasih kami rasa bingung," pungkasnya.

Utas Twitter Sudjiwo Tedjo, Selasa (12/5/2020).
Utas Twitter Sudjiwo Tedjo, Selasa (12/5/2020). (Tangkapan Layar @sudjiwotedjo)

Soroti Kebijakan Jokowi Soal Larangan Mudik Lebaran 2020, Sudjiwo Tedjo: Ini Baru Presiden, Salut

Dikutip TribunPalu.com dari Kompas.com, pemerintah tak hanya sekali dua kali menunjukkan inkonsistensi kebijakannya saat merespon wabah virus corona ini.

Deretan sikap inkonsistensi kebijakan pemerintah itu pun menjadi sorotan.

Terbaru, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengizinkan moda transportasi umum kembali beroperasi walaupun diklaim hanya akan mengangkut penumpang dengan kriteria tertentu mulai Kamis (7/5/2020).

Kontroversi mencuat karena sebelumnya, pemerintah menghentikan operasional transportasi umum dari dan ke zona merah Covid-19, seperti Jabodetabek.

Sudjiwo Tedjo Beri Sindiran Menohok, Soal Pernyataan Istana yang Minta Stafsus Milenial Dimaklumi

Contoh tersebut bukan kali pertama pemerintah terkesan inkonsisten.

Mengambil contoh lain, seperti beda aturan antarkementerian, soal boleh atau tidaknya ojek online mengangkut penumpang saat PSBB.

Pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy turut menyoroti sikap inkonsisten pemerintah ini.

"Hampir semua protap dalam menangani Covid-19 adalah protap yang inkonsisten," ujar Ichsanuddin Noorsy kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2020).

"Misalnya, muncul larangan mudik tapi pulang kampung boleh, inkonsisten. Melarang penerbangan domestik, tapi penerbangan internasional boleh. Melarang kedatangan orang (asing), tapi mendatangkan TKA (tenaga kerja asing)," tambah dia.

"Walaupun akhirnya kedatangan 500.000 TKA dibatalkan, tapi yang muncul ke permukaan adalah inkonsistensi peraturan dan kebijakan," pungkasnya.

ILUSTRASI Kedatangan TKA China Turun di Bandara Haluoleo Kendari, beberapa waktu lalu
ILUSTRASI Kedatangan TKA China Turun di Bandara Haluoleo Kendari, beberapa waktu lalu (Tribun Manado)

Puji Pergub DKI Jakarta, Yunarto Wijaya Memohon ke Anies Baswedan: Tapi Silakan Lihat di Lapangan

Ichsanuddin Noorsy menuding, pemerintah merumuskan kebijakan selama pandemi Covid-19 tidak berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

"Problemnya adalah soal pendataan lapangan. Akurasi kondisi lapangan itu, dalam bahasa kebijakan, tidak diperoleh oleh pemerintah. Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta) sendiri juga punya problem yang sama, buktinya bansosnya berantakan, karena akurasi dan aktualisasi lapangan tidak didapatkan," ungkap dia.

Di samping itu, berbagai kebijakan yang ditelurkan juga kerapkali mengalami kesulitan penerapan di lapangan, karena lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi.

"Masalah utamanya adalah tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi kebijakan kan menggambarkan buruknya koordinasi," jelas Ichsanuddin.

"Model kebijakan begini, dalam analisis kebijakan publik namanya kebijakan yang tidak berbasis pada pengenalan masalah secara benar dan perumusan kebijakan publik secara benar. Jadi ini kebijakan publik yang buruk," tutur pria yang meraih gelar doktor di Universitas Airlangga itu.

Ilustrasi mudik lebaran 2020
Ilustrasi mudik lebaran 2020 (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Anies Baswedan Blak-blakan Minta Pemerintah Instropeksi: Harus Konsisten, Tak Ada Longgarkan PSBB

Serangkaian inkonsistensi yang ditangkap publik dari kebijakan pemerintah selama menangani pandemi Covid-19 justru dinilai berpeluang jadi senjata makan tuan bagi pemerintah.

Pada tataran paling ekstrem, lanjut Ichsanuddin, rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial (social distrust).

"Ini akan meningkatkan apa yang saya sebut sebagai ketidakpercayaan masyarakat atau social distrust, legitimasi pemerintah jatuh," ujar dia.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya, Kompas.com/Vitorio Mantalean)

 
Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved