Ali Ngabalin Ungkap Alasan Jokowi Segera Terapkan New Normal: Presiden Tak Mau Rakyatnya Kelaparan

TRIBUNPALU.COM - Kebijakan new normal yang akan diterapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 rupanya banyak mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Ngabalin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan yang kuat untuk menerapkan new normal.

Di acara Dua Sisi tvOne pada Jumat (29/5/2020), Ali Ngabalin blak-blakkan mengungkap alasan Presiden Jokowi menerapkan new normal.

Ali Ngabalin menjelaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan tersebut berdasarkan dengan banyak pertimbangan, termasuk masalah kesiapan rumah sakit.

• Menuju New Normal, Wapres Maruf Amin: Jaga Keseimbangan Produktivitas dan Keamanan Diri

• Pedoman Pelaksanaan Pernikahan, Olahraga, Konser, Ibadah saat Penerapan New Normal

Selain itu, pemerintah juga fokus mengawasi kemampuan tes spesimen.

"Kemudian tadi survaillance-nya kekuatan seberapa jauh kemampuan pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap dia.

Ngabalin menjelaskan, satu di antara alasan New Normal akan segera diberlakukan lantaran vaksin juga baru bisa digunakan dalam beberapa tahun ke depan.

"Kemudian juga ada hal yang paling terpenting itu, kan kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh organisasi kesehatan dunia terhadap vaksin dan obat yang kemungkinan itu tidak dalam satu dua minggu atau tidak dalam satu dua bulan ditemukan."

"Tapi dua tahun sampai dua tahun delapan bulan begitu informasinya," katanya.

Sehingga, Jokowi ingin selama menunggu vaksin itu masyarakat tetap bisa produktif tanpa melupakan protokol kesehatan.

Ngabalin mengatakan, Jokowi juga tak ingin masyarakatnya kelaparan akibat ekonomi terhenti selama pandemi Covid-19.

"Artinya apa dalam keseharian kita ini bergelut dengan virus ya kan? Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden mengatakan harus produktif dan aman."

"Presiden itu juga tak mau rakyatnya terpapar Corona juga tak mau lapar ini, rakyatnya tidak boleh lapar," tegas Ngabalin.

Ngabalin menegaskan Pemerintah Pusat juga mengambil keputusan itu dengan pertimbangan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Pemerintah tidak akan mungkin mengambil satu keputusan sendiri sepihak tanpa melakukan dialog dan bicara dengan Pemda itu satu," ungkap dia.

• Istilah New Normal Disebut-sebut akan Membuat Buruh dan Rakyat Kecil Bingung

• PP Muhammadiyah Soal New Normal: Pemerintah Perlu Mengkaji dengan Seksama dan Beri Penjelasan