Breaking News:

Wasekjen DPP PKB Minta Pemprov Sulawesi Tengah Pikirkan Pesantren dan Santri saat New Normal

Wasekjen DPP PKB Risharyudi Triwibowo Timumun meminta agar Pemprov Sulteng betul-betul memperhatikan seluruh elemen masyarakat.

ISTIMEWA
Risharyudi Triwibowo Timumun, politisi Sulawesi Tengah dan kini menjabat sebagai Wasekjen DPP PKB pilihan Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar). 

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang menaungi pesantren telah menerbitkan Panduan Kegiatan di Pesantren Selama Penerapan Kebijakan New Normal (Adaptasi Kehidupan Baru) di tengah pandemi Covid-19.

Pesantren akan kembali memulai aktivitas seperti biasanya dengan mengikuti panduan dari Kementerian Agama dan menerapkan aturan protokol kesehatan, sesuai kebijakan dari pemerintah.

Hal ini menjadi sorotan Risharyudi Triwibowo Timumun, politisi Sulawesi Tengah kelahiran Papua.

Wasekjen DPP PKB pilihan Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) tersebut meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah betul-betul memperhatikan seluruh elemen masyarakat.

Khususnya, lembaga pendidikan agama, terutama pesantren, termasuk santri dan ustaznya serta kehidupan di lingkungan pondok pesantren yang ada di Sulawesi Tengah.

Risharyudi Triwibowo Timumun, politisi Sulawesi Tengah dan kini menjabat sebagai Wasekjen DPP PKB pilihan Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar).
Risharyudi Triwibowo Timumun, politisi Sulawesi Tengah dan kini menjabat sebagai Wasekjen DPP PKB pilihan Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar). (ISTIMEWA)

Menurut Bowo, di masa memasuki fase Kehidupan Baru (New Normal) pesantren tentu sangat memerlukan adanya perhatian khusus yang nyata.

“Mengingat aktivitas di pesantren sangat dekat dengan interaksi antara satu santri dengan yang lainnya, sehingga sangat perlu adanya kelengkapan pencegahan Covid-19 dan peralatan kesehatan”, ujar Bowo, pada Rabu (3/6/2020), berdasarkan keterangan rilis yang diterima TribunPalu.com.

"Untuk memulai proses belajar mengajar di pesantren, perlu perhatian Pemprov Sulteng dalam hal pencegahan Covid-19. Kita harapkan agar Pemprov bisa melakukan rapid tes untuk santri dan ustadz/guru," kata Bowo.

Bowo juga menyinggung tentang dibutuhkannya bantuan fasilitas sarana prasarana asrama, ibadah dan penunjang, serta klinik kesehatan.

Bahkan, menurut Bowo, jika perlu diadakan kunjungan rutin tenaga medis, untuk memastikan kesehatan santri dan ustaz terhindar dari Covid-19.

“Keharusan perketat disiplin protokol pencegahan Covid-19, penerapan anjuran pemerintah serta selalu healthy life (hidup sehat),” tambah Bowo yang pernah maju sebagai caleg DPR RI dapil Sulteng di Pemilu 2019 ini.

Seperti diketahui, pemerintah pusat akan menerapkan New Normal di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota sebagai langkah awal pelonggaran PSBB.

Yakni, di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Oleh karenanya, aparat TNI/Polri diperintahkan untuk membantu pemerintah daerah untuk menertibkan kenormalan baru demi memastikan penerapan protokol pencegahan Covid-19. (*)

Editor: Wahid Nurdin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved