Soal Pajak Sepeda, Sudjiwo Tedjo Sebut Banyak Orang Mengeluh, Pertanyakan ke Mana Larinya Uang Pajak
Bahas wacana pajak sepeda, Sudjiwo Tedjo sebut banyak keluhan saat harus membayar pajak tetapi tidak saat beramal dan mempertanyakan transparansinya.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Di tengah situasi pandemi Covid-19, beragam tren kesehatan mulai kembali menggeliat.
Satu di antaranya adalah tren bersepeda di kalangan masyarakat.
Tren tersebut pun diikuti oleh para pesepeda pemula dan mulai berburu sepeda impian mereka.
Namun di tengah era kegemaran bersepeda ini, beredar kabar bahwa pajak sepeda akan diberlakukan kembali.
Isu tersebut ramai diperbincangkan publik.
Banyak di antara mereka tak setuju dengan aturan pemungutan pajak bagi pesepeda.
• Ramai Soal Pajak Sepeda, Pernah ada di Era Sebelum Kemerdekaan Indonesia, Simak Sejarah Lengkapnya
• Beredar Isu Sepeda akan Dipungut Pajak, Kemenhub Beri Klarifikasi
Hal ini pun menarik perhatian seniman dan budayawan ternama, Sudjiwo Tedjo untuk ikut berkomentar.
Menurutnya, banyak orang yang mengeluh saat membayar pajak lantaran uang yang dibayarkan tidak bisa dilihat secara transparan dalam penggunaanya.
Pendapat itu Sudjiwo Tedjo sampaikan dalam cuitan akun Twitter pribadinya @sudjiwotedjo, Selasa (30/6/2020).
Mulanya, Sudjiwo Tedjo me-retweet sebuah artikel dari portal berita daring yang membahas wacana Kementerian Perhubungan untuk memungut pajak sepeda.
Sudjiwo Tedjo membandingkan situasi masyarakat ketika membayar pajak dan beramal.
Baginya, saat membayar pajak banyak orang cenderung mengeluh, sedangkan ketika beramal orang-orang tak segan mengeluarkan uang banyak dan tetap merasa bahagia.
"Banyak orang yg mengeluh ketika bayar pajak tapi kalau untuk amal jor2an dan hepi," tulis @sudjiwotedjo.
• Tren Pamer Foto Wisuda, Sudjiwo Tedjo Puji Mahasiswa Drop Out: Penjebol Sejarah jadi New Mainstream
Sudjiwo Tedjo menyebutkan sebab sikap banyak orang yang dihadapkan dalam dua situasi saat mengeluarkan uang.
Yakni tentang bagaimana uang itu dipergunakan.
Menurutnya, banyak orang beramal karena bisa dengan jelas melihat arah uang itu akan dipakai oleh penerima.
Sebaliknya, saat membayar pajak orang-orang mengeluh karena tidak adanya transparasi uang yang dibayarkan.
"Mungkin karena saat beramal mereka melihat dgn mata kepala sendiri siapa penerimanya, untuk apa saja uang yang diterimanya dll. Ketika bayar pajak?" pungkasnya.
Sampai artikel ini ditulis, cuitan tersebut sudah mendapatkan 847 likes dan di-retweet sebanyak 594 kali.
• Soal Tagihan Melonjak, Sudjiwo Tedjo Usul: Tarif Listrik Mulai Diajarkan di Fisika SMA, Ini Mendesak
Terlepas dari pendapat tersebut tersebut, Kemenhub telah memberikan klarifikasi terkait wacana pemberlakuan pajak sepeda itu.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (30/6/2020).
"Tidak benar kalau Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," kata Adita Irawati.
Ia membenarkan pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi.
Namun, regulasi yang tengah dimatangkan tersebut lebih berfokus kepada aspek keamanan.
"Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujarnya.
• Ramai Soal Pajak Sepeda, Pernah ada di Era Sebelum Kemerdekaan Indonesia, Simak Sejarah Lengkapnya
Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi hal penting apalagi dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru.
"Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.
• Tren Gowes di Era Pandemi, Pesepeda Pemula Harus Simak 4 Hal Penting Ini Sebelum Beli Sepeda Baru
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.
(TribunPalu.com/Isti Prasetya, Kompas.com/Rully R. Ramli)
