Breaking News:

Anggota DPR Kritik Pemberian Subsidi Gaji yang Hanya Diberikan pada Pekerja yang Terdaftar BPJS TK

Obon Tabroni mengkritisi pemberian subsidi upah dari pemerintah yang hanya diberikan kepada buruh/pekerja yang terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan

Continental Currency Exchange
Ilustrasi uang. 

TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengkritisi pemberian subsidi upah dari pemerintah yang hanya diberikan kepada buruh/pekerja yang terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Pasalnya, selama masa pandemi Covid-19, ada pekerja/buruh yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ditambah lagi, upah yang mereka dapatkan tidak penuh.

"Sudah upahnya setengah, tidak diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan upah dari pemerintah. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga," ujar Obon melalui keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

3 Cara Mudah Pastikan Apakah Anda Dapat Bantuan Rp 600 Ribu per Bulan, Uang Langsung Ke Rekening?

Ini 3 Cara Mengecek Nama Kamu Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Karyawan Rp 600.000 atau Tidak

Kabar Baik, Pekerja yang Menunggak Iuran PB Jamsostek Tetap Dapat Bantuan Rp 600 Ribu Per Bulan

Menurut dia, subsidi upah yang hanya menyasar kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, membuat pemberian bantuan itu tidak tepat sasaran.

"Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah buruh yang bekerja di perusahaan yang sudah relatif baik. Justru mereka yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang bekerja di perusahaan yang sering mengebiri hak-hak buruh," katanya.

Menurut Obon, penyebab buruh tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan disebabkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

Lebih lanjut kata dia, pemerintah sudah sepatutnya menindak perusahaan "nakal" yang tidak mengikutsertakan buruhnya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi ada sanksi pidana penjara dan denda bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya dalam jaminan sosial tenaga kerja.

"Jangan karena kesalahan pengusaha dan lemahnya penegakan aturan ketenagakerjaan, buruh yang dihukum dengan tidak mendapat bantuan," tegasnya.

Pekerja Bergaji Di Bawah 5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600.000 dari Pemerintah, Cair September

Pemerintah sendiri telah mengumumkan syarat agar para pekerja atau buruh mendapatkan subsidi upah tersebut, antara lain:

a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Halaman
12
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved