Soal Pamor PDIP di Sumbar, Yunarto Wijaya Tegur Warganet: Ada Bukti? Bisa Jadi Fitnah ke Pemprov Lho

TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menegur warganet yang kedapatan menyebarkan berita yang belum tentu benar informasinya.

Dalam narasi warganet itu menyebut bahwa riyawat partai kuat Tanah Air, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah selesai.

Sebab sudah ada larangan pemasangan bendera dan atribut PDI-P di Sumbar.

Tak hanya itu, warganet dengan akun @ardi_riauNew itu juga bernarasi jika PDI-P adalah partai yang terlarang.

Atas tindakan warganet itu, Yunarto Wijaya pun memberikan teguran atas narasi tersebut.

Sebab cuitan tersebut bisa masuk dalam kategori memfitnah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar jika memang tidak ada bukti larangan tersebut.

• Jokowi Fokus Atasi Kesehatan, Yunarto Wijaya Sebut Ekonomi Sempat Jadi Anak Emas: Ini yang Ditunggu

Baru-baru ini pamor PDI-P di Sumbar kembali menjadi sorotan setelah bakal calon Gubernur Sumbar, Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut.

Tak ada informasi pasti terkait alasan dikembalikannya surat rekomendasi PDIP untuk Mulyadi-Ali Mukhni di kontestasi Pilkada Gubernur Sumbar 2020 ini.

Tetapi ada spekulasi terkait tindakan itu karena imbas dari ucapan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kontroversi di masyarakat.

Saat itu Puan Maharani sedang menghadiri pengumuman bakal calon yang diusung pada Pilkada Gubernur Sumbar 2020.

Puan Maharani juga menyertakan harapannya soal Sumbar yang memicu kontroversi.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," tutur Puan Maharani.

Sontak, pernyataan Puan Maharani dianggap menyudutkan masyarakat Sumatera Barat.

• Megawati Merasa Heran Rakyat Sumbar Belum Suka PDI-P, Fadli Zon: Mungkin Ingat Perlakuan Masa Lalu

Akun @ardi_riauNew itu mengunggah sebuah foto petugas yang sedang membereskan atribut bendera di jalanan.

Akun tersebut menentang ucapan Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarakat Sumbar tidak mendukung pemerintah.