Breaking News:

Soal Pamor PDIP di Sumbar, Yunarto Wijaya Tegur Warganet: Ada Bukti? Bisa Jadi Fitnah ke Pemprov Lho

Soal pamor PDI-P di Sumatera Barat, Yunarto Wijaya tegur warganet: Ada buktinya? Kalau nggak ada, bisa masuk kategori memfitnah Pemprov Sumbar lho!

Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Imam Saputro
Instagram @yunartowijaya
Soal pamor PDI-P di Sumatera Barat, Yunarto Wijaya tegur warganet: Ada buktinya? Kalau nggak ada, bisa masuk kategori memfitnah Pemprov Sumbar lho! 

TRIBUNPALU.COM - Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menegur warganet yang kedapatan menyebarkan berita yang belum tentu benar informasinya.

Dalam narasi warganet itu menyebut bahwa riyawat partai kuat Tanah Air, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah selesai.

Sebab sudah ada larangan pemasangan bendera dan atribut PDI-P di Sumbar.

Tak hanya itu, warganet dengan akun @ardi_riauNew itu juga bernarasi jika PDI-P adalah partai yang terlarang.

Atas tindakan warganet itu, Yunarto Wijaya pun memberikan teguran atas narasi tersebut.

Sebab cuitan tersebut bisa masuk dalam kategori memfitnah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar jika memang tidak ada bukti larangan tersebut.

Jokowi Fokus Atasi Kesehatan, Yunarto Wijaya Sebut Ekonomi Sempat Jadi Anak Emas: Ini yang Ditunggu

Baru-baru ini pamor PDI-P di Sumbar kembali menjadi sorotan setelah bakal calon Gubernur Sumbar, Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut.

Tak ada informasi pasti terkait alasan dikembalikannya surat rekomendasi PDIP untuk Mulyadi-Ali Mukhni di kontestasi Pilkada Gubernur Sumbar 2020 ini.

Tetapi ada spekulasi terkait tindakan itu karena imbas dari ucapan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kontroversi di masyarakat.

Saat itu Puan Maharani sedang menghadiri pengumuman bakal calon yang diusung pada Pilkada Gubernur Sumbar 2020.

Puan Maharani juga menyertakan harapannya soal Sumbar yang memicu kontroversi.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," tutur Puan Maharani.

Sontak, pernyataan Puan Maharani dianggap menyudutkan masyarakat Sumatera Barat.

Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019)
Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019) (KOMPAS.com/Haryanti Puspasari)

Megawati Merasa Heran Rakyat Sumbar Belum Suka PDI-P, Fadli Zon: Mungkin Ingat Perlakuan Masa Lalu

Akun @ardi_riauNew itu mengunggah sebuah foto petugas yang sedang membereskan atribut bendera di jalanan.

Akun tersebut menentang ucapan Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarakat Sumbar tidak mendukung pemerintah.

Lantas, akun tersebut berbalik menyudutkan PDI-P sebagai partai yang berusaha mengubah ideologi Pancasila menjadi Trisila.

"Tamat sudah riwayat PDIP di Sumatera Barat. Semua bendera dan atribut PDIP dilarang dipasang di provinsi Sumatera Barat.

Bagi masyarakat Sumatera Barat (Minang) yang Pancasilais, PDIP merupakan partai terlarang yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila," cuit @ardi_riauNew, Senin (7/9/2020) siang.

Kerap Kritik Anies Baswedan, Yunarto Wijaya Akui Sikapnya Bodoh & Sengaja Tunjukkan Keberpihakannya

Yunarto Wijaya lantas menanggapi cuitan itu dan memberikan balasan.

Ia menegur warganet tersebut untuk menyampaikan bukti terkait cuitannya.

Sebab menurutnya, cuitan itu akan berpotensi menjadi fitnah untuk Pemprov Sumbar.

"Ada bukti aturan bahwa bendera pdip dilarang di sumbar?

Kalo gak ada, twit ini bisa masuk kategori memfitnah Pemprov Sumbar loh..." balas @yunartowijaya, Selasa (8/9/2020) siang.

Puan Maharani Tak Heran Prabowo Raih Elektabilitas Tinggi di Pilpres 2024: Sudah Berkali-kali Ikut

Lebih lanjut, Yunarto Wijaya kembali membalas cuitan tersebut dengan bukti tautan berita media online.

Bahkan ia juga menandai akun ofisial Polri atas tindakan warganet yang tergolong fitnah menurut Yunarto Wijaya.

"Anda ngambil gambar dari sini ya? Fitnah dong twit anda? @CCICPolri," cuitnya.

Gambar yang disertakan @ardi_riauNew itu merupakan hasil jepretan media plat merah Indonesia yang terjadi di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta pada 17 Januari 2020.

Satpol PP setempat menurunkan sebanyak 500 atribut partai PDI-P karena adanya aduan masyarakat yang merasa terganggu.

Ungkap Alasan Pilih Joko Widodo, Megawati: Saya Carinya dengan Hati yang Bersih, Bukan Pragmatis

Megawati akui penasaran mengapa PDI-P sulit raih 'hati' warga Sumbar

Sementara itu, Megawati Soekarno Putri mengaku heran mengapa rakyat Sumbar hingga saat ini belum sepenuhnya mau menerima PDI-P, meski sudah ada beberapa kantor DPD dan DPC di sana.

"Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI-P, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD," ujar Megawati seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, ini menyulitkan PDI-P ketika menentukan calon kepala daerah di Sumbar.

Padahal, kata Megawati, banyak pahlawan nasional yang lahir dari Sumbar.

"Kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya masih akan agak sulit," katanya.

"Padahal, kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak orang dari kalangan Sumbar yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu kerja sama dengan Bung Karno (Soekarno), Bung Hatta (Moh Hatta). Bung Hatta kan sebenarnya datang dari Sumbar," imbuh Mega.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (12/1/2016) (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Tak punya figur kuat di Sumbar

Tanggapan lain disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ilham Aldelino Azre berpendapat, PDI-P harus mengubah strategi politik apabila mau meraup suara di Sumatera Barat.

Salah satunya, PDI-P mesti merekrut sosok tokoh adat atau tokoh agama lokal yang memiliki basis massa yang kuat.

"Harus mengubah strategi politik dengan merekrut orang-orang lokal yang punya basis massa yang kuat dan lebih diterima masyarakat," kata Ilham, Senin (7/9/2020).

Sebab, menurut Ilham, selama ini PDI-P tidak memiliki figur yang kuat, baik di tingkat nasional maupun lokal, yang mampu menarik hati akar rumput di Sumbar.

PDIP Resmi Usung Cucu Wakil Presiden Maruf Amin, Adly Fairuz di Pilkada Karawang 2020

Ilham mengatakan, ketokohan Soekarno tidak bisa 'dijual' di Sumbar.

Ditarik ke sejarah di masa lalu, Sumbar merupakan basis Masyumi, yang saat itu merupakan partai politik Islam terbesar.

Masyumi diketahui sempat dilarang oleh Soekarno karena diduga mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

"Ada faktor historis yang tidak diterima masyarakat Sumbar (tentang) ideologi Soekarno," ujar dia.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-Perjuangan nonaktif, Puan Maharani.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-Perjuangan nonaktif, Puan Maharani. (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Sosok Megawati dan Puan Maharani pun dinilai sulit digunakan untuk meraih simpati masyarakat.

Kendati demikian, Ilham mengatakan, bukan berarti masyarakat Sumbar terikat dengan partai politik berbasis Islam.

Sebab, pada kenyataannya, partai-partai nasionalis lebih sering menang di Sumbar saat pemilihan umum.

Menurut Ilham, salah satu faktor yang membuat partai-partai tersebut menang karena mampu merangkul tokoh lokal yang memiliki massa atau memiliki figur nasional yang memang berpengaruh.

Saatnya PDI-P introspeksi diri

Guru Besar Sejarah Universitas Andalas, Gusti Asnan sepakat bahwa sulitnya PDI-P diterima di Sumbar salah satunya karena kenyataan historis.

Menurut Gusti, sejak era reformasi, PDI-P memang hanya sedikit memperoleh kursi legislatif di Sumatera Barat.

"Kita akui ada satu, dua, tapi perolehan PDI-P secara nasional ya dibandingkan prestasi di Sumbar jauh dari yang mereka harapkan," katanya, Senin (7/9/2020).

Gibran Rakabuming Maju Pilkada Solo 2020, Ganjar Pranowo: Harus Menang, Jangan Cuma 60-70 Persen

Gusti menilai, penyebab sedikitnya perolehan suara PDI-P di Sumatera Barat karena belum dilakukannya pendekatan sesuai budaya dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, ia berharap, Megawati dan PDI-P introspeksi diri.

"Menurut saya, kegagalan PDI-P di Sumbar ini ada hubungannya dengan pendekatan budaya atau kearifan lokal yang belum mereka terapkan, yang mayoritas orang Minang," ujar Gusti.

"Ini bagian introspeksi diri bagi Ibu Megawati dan PDI-P, yang saya pikir ini belum mereka lakukan," imbuhnya.

(TribunPalu.com/Isti Prasetya, Kompas.com/Tsarina Maharani)

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved