Sentil DKI Jakarta, Mahfud MD: Tak Gelar Pilkada Justru Selalu Jadi Juara 1 Penularan Virus Corona

Mahfud MD sentil DKI Jakarta yang tak gelar Pilkada 2020. Ibu kota justru selalu catat angka kenaikan kasus Covid-19 harian tertinggi.

Kompas.com/Kristanto Poernomo
Mahfud MD sentil DKI Jakarta yang tak gelar Pilkada 2020 justru selalu catat angka kenaikan kasus Covid-19 harian tertinggi. 

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyentil dua provinsi yang tak menggelar Pilkada 2020 tetapi angka kenaikan kasus Covid-19 masih tinggi dari hari ke hari.

Dua daerah itu adalah DKI Jakarta dan Aceh.

Hal tersebut Mahfud MD ungkapkan setelah menggelar rapat evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung hingga BIN terkait persiapan dan tahapan kampanye Pilkada 2020.

Melalui konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram Kemendagri, Mahfud MD bahkan menyebut DKI Jakarta selalu menjadi juara 1 tingginya penularan Covid-19.

"Di DKI dan Aceh yang tidak ada Pilkada justru angka terinfeksi tinggi. Di Aceh itu naik tinggi, di DKI selalu menjadi juara 1 tertinggi penularannya," kata Mahfud MD, Jumat (2/10/2020).

Anggap Remeh Corona, Ini Dua Presiden di Dunia yang Terjangkit Covid-19 Selain Donald Trump

Diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari yang dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya akan dilaksanakan secara serentak para 9 Desember.

Berbeda kondisi dengan DKI Jakarta dan Aceh, Mahfud MD mengatakan beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada justru mengalami penurunan kasus Covid-19.

Ia menyebut, daerah penyelenggara Pilkada yang masuk zona merah Covid-19 turun dari 45 wilayah menjadi 29 wilayah.

Sementara, di daerah-daerah yang tak menggelar Pilkada dengan status zona merah naik dari 25 daerah menjadi 33 daerah dalam sepekan terakhir.

Sehingga, menurut Mahfud MD, hal ini membuktikan bahwa kerawanan tingkat penyebaran Covid-19 tidak bergantung dari adanya penyelenggaran Pilkada atau tidak.

Mahfud MD
Mahfud MD (Kompas.com/Kristian Erdianto)

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Perlu Takut Vaksinasi: Kualitas Vaksin Covid-19 Dikawal WHO dan BPOM

Ia mengaku telah menginstruksikan kepada Polri, TNI, dan Satpol PP untuk tegas menegakkan disiplin protokol kesehatan Pilkada melalui tiga strategi, yakni mitigatif atau preventif, persuasif, dan terakhir represif.

"Kalau diperlukan harus ada tindakan represif artinya penegakan hukum yang sifatnya ultimatum remedium (upaya terakhir)," kata Mahfud MD.

Halaman
12
Sumber: Tribun Palu
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved