Omnibus Law UU Cipta Kerja Tuai Penolakan, Luhut Binsar: Dibaca Dulu Baru Komentar

Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua pihak yang menolak adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk membaca terlebih dahulu.

Humas Kemenko Maritim dan Investasi
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

TRIBUNPALU.COM - Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kaum pekerja atau buruh.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada semua pihak yang menolak adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk membaca terlebih dahulu keseluruhan isi aturan tersebut.

"Tadi kita sudah lihat para menteri-menteri yang terkait dengan Menko Perekonomian memberikan penjelasan kepada publik. Jadi saran saya, biar semua tenang, karena kita cinta dengan negara kita ini, baca dulu baru berkomentar. Jadi, jangan nanti yang belum melihat semua tapi berkomentar," katanya dalam tayangan Satu Meja the Forum, Kompas TV, Rabu (7/10/2020).

Luhut pun membuka kesempatan untuk semua pihak yang ingin mengetahui dengan jelas terkait Omnibus Law.

"Kalau ada yang belum jelas, silakan datang. Kita jelasin, enggak ada masalah dan tunjukkan salahnya di mana. Datang ke saya juga boleh, datang ke Pak Airlangga (Menko Perekonomian) juga boleh. Kita terbuka kok," katanya.

200 Remaja Ditangkap Saat Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, 12 di Antaranya Reaktif Covid-19

UU Cipta Kerja Disahkan, Publik Bereaksi: Gedung DPR RI Dijual Online, Demo di Berbagai Kota

Luhut Sentil Pimpinan Serikat Pekerja yang Deklarasikan Tolak UU Cipta Kerja: Hidupmu Enak

Wakil Ketua DPR RI Sebut Ada 18 Anggota DPR Positif Covid-19, Pengesahan RUU Cipta Kerja Dikebut

Jika Dibandingkan dengan RUU PKS, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jauh Lebih Dikebut

Terpenting, bagi dia adalah semangat untuk Indonesia.

Dia tidak setuju, apabila perdebatan atau bertentangan dengan pemerintah hanya karena nafsu berkuasa.

"Spiritnya itu buat Indonesia, itu yang penting. Jadi jangan spirit itu karena saya ingin berkuasa atau karena pemerintah ingin diganggu, jangan begitu," ucapnya.

Nafsu berkuasa yang dimaksud Luhut adalah incaran kursi Presiden 2024 mendatang.

Hal ini sempat disinggung karena gerakan massa kali ini ada kepentingan mengincar jabatan negara.

"Birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh. Ini kan Covid-19. Kalau Anda (oknum bertentangan dengan pemerintah) bikin begini, itu bukan hanya berdampak terhadap republik. Tetapi, kepada kamu, keluargamu, dan orang sekitarmu itu bisa kena. Iya kalau kena covid, bisa sembuh. Kalau kamu kena covid, lantas orang itu check out (meninggal)," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Sarankan agar Omnibus Law: Dibaca Dulu Baru Komentar"
Penulis : Ade Miranti Karunia

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved