Satgas Covid-19: Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Jadi Kluster Virus Corona

TRIBUNPALU.COM - Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu memicu berbagai aksi unjuk rasa yang menyuarakan penolakan pengesahan UU Cipta Kerja di berbagai daerah.

Unjuk rasa yang dilakukan dengan kerumunan massa berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah pandemi virus corona Covid-19 di Tanah Air.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito khawatir aksi unjuk rasa menimbulkan klaster Covid-19 baru.

Terlebih, beberapa aksi digelar tanpa menerapkan protokol kesehatan dan mengundang kerumunan.

Wiku pun mengingatkan, saat ini, Indonesia masih dalam kondisi pandemi.

Untuk itu, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan angka penularan virus corona.

• Berikut Daftar Fasilitas Masyarakat Jakarta yang Dirusak dalam Demo Buruh Kemarin

• UU Cipta Kerja Tuai Penolakan, Ridwan Kamil hingga Akademisi Desak Joko Widodo Terbitkan Perppu

• Positif Covid-19, Presiden AS Donald Trump: Itu Adalah Berkah dari Tuhan

• Ada 35 Investor Asing yang Tolak UU Cipta Kerja, Ini Kata BKPM dan Menko Airlangga Hartarto

"Mari kita ingat bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, ada kedaruratan kesehatan masyarakat."

"Untuk itu kami ingatkan kembali kepada masyarakat untuk bahu-membahu menurunkan angka kasus Covid-19," kata Wiku, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/10/2020).

Wiku mengingatkan untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Ketika berada di luar rumah, masyarakat hendaknya menghindari kerumunan.

Namun ia berharap tidak ada klaster yang timbul dari kerumunan massa aksi unjuk rasa ini.

"Sinergi seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama penekanan kasus positif Covid-19 di daerah."

"Tanpa adanya sinergi ini maka kasus di daerah akan terus meningkat."

"Ingat, perang melawan Covid-19 adalah kerja bersama kita," kata Wiku.

Wiku juga merujuk pada peningkatan kasus yang berdasar dari libur panjang beberapa waktu lalu.

Ditemukan lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa pekan kedepan setelah masa libur panjang.

"Jangan sampai hal ini terjadi lagi, karena jika ini terkena pada kelompok rentan, usia lanjut, dampaknya fatal."

"Kami ingatkan sekali lagi betul-betul menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat," jelas Wiku.

Ia meminta para peserta aksi unjuk rasa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam menyampaikan aspirasinya.

Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari Covid-19.

PB IDI khawatir nakes kewalahan bila aksi unjuk rasa timbulkan klaster baru

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Adib Khumaidi juga memberi tanggapan terkait aksi unjuk rasa ini.

Ia mengungkapkan, bukan tidak mungkin terjadi penularan Covid-19 di tengah kerumunan massa demonstrasi.

"Dalam hal ini, kami menjelaskan kekhawatiran dari sisi medis dan sains."

"Yang mana membuat sebuah peristiwa terutama demonstrasi berisiko lebih tinggi daripada aktivitas yang lain," kata Adib, dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

"Kekhwatiran kami sebagai tenaga kesehatan, akan terjadi lonjakan masif (kasus Covid-19) yang akan terlihat dalam waktu satu hingga dua pekan mendatang," kata dia.

Adib mengatakan, dalam kondisi saat ini saja, para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah termasuk kelimpungan menangani jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah.

Di tengah itu, aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir mempertemukan ribuan, bahkan puluhan ribu orang.

"Yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik dan juga tak mengenakan masker," ungkap Adib.

"Berbagai seruan, nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi itu tentu mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama virus corona," katanya.

Aksi unjuk rasa digelar di berbagai penjuru di Indonesia

Sebelumnya diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Istana Negara, pada Kamis (8/10/2020) kemarin.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan 5 Oktober lalu.

Mereka juga meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU Cipta Kerja.

"Secara narasi, kita sepakat menolak dan mengusahakan alternatif lain seperti JR (judicial review)."

"Dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu," kata Koordinator Media Aliansi BEM SI, Andi Khiyarullah seperti dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (8/10/2020).

Andi mengatakan, aksi kali ini akan diikuti oleh 5.000 mahasiswa yang berasal dari 300 kampus.

Para peserta aksi juga tidak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tetapi daerah lainnya seperti Sumatera hingga Sulawesi.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prof Wiku Khawatir Aksi Unjuk Rasa Ciptakan Klaster Baru Covid-19: Ingat, Kita Masih Kondisi Pandemi