Sebut Banyak Gubernur yang Tolak UU Cipta Kerja, Fadli Zon Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu

TRIBUNPALU.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Pengganti Undang-Undang ( Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Seperti diketahui pengesahan RUU Cipta Kerja banyak menuai banyak penolakan.

Tak sedikit masyarakat yang membagikan kekecewaannya terkait kesepakatan disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Penolakan yang digaungkan oleh segenap masyarakat dan organisasi yang ada di Indonesia tidak diindahkan, karena RUU kontroversial tersebut telah resmi menjadi UU Cipta Kerja.

• UU Cipta Kerja Tuai Polemik, Hotman Paris Beri Saran ke Menaker dan DPR: Itu Masalah Utama Buruh

• Kemendikbud Dianggap Pasung Kemerdekaan Kampus karena Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja

Hal ini berbuntut dengan banyaknya aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Diungkap Fadli Zon penolakan UU Cipta Kerja tak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun sejumlah Gubernur juga menolak.

Dengan penolakan dari Gubernur, seharusnya kata Fadli Zon, Presiden Jokowi bisa meninjau kembali UU Cipta Kerja dan mengeluarkan Perppu.

Fadli Zon membuat cuitan tersebut untuk merespon cuitan Poltisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid.

Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law.

Sebelumnya bahkan kata Hidayat Nur Wahid sudah ada 5 Gubernur yang melayangkan surat dan menyampaikan amanat rakyat.

• Gerindra dan Fadli Zon Beda Sikap Soal Pengesahan RUU Ciptaker, Yunarto: Bagaimana Sikap Prabowo?

• Buntut Wawancara Terawan, Najwa Shihab Dipolisikan Relawan Jokowi, Fadli Zon: Demokrasi Macam Apa?

"P @jokowi semakin banyak gubernur yg menolak #OmnibusLaw . Seharusnya segera tinjau ulang n Perppu," tulis Fadli Zon.

Deretan Gubernur yang Menyatakan Tolak Omnibus Law

Berikut daftar pernyataan resmi atau sikap Gubernur/Bupati/Walikota yang menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law :

1. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Ridwan Kamil mengakomodir tuntutan para pendemo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan mengirimkan surat kepada pemerintah agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.