SBY Buka Suara Soal UU Cipta Kerja: Kandungan UU Cipta Kerja Masih Banyak Masalah di Sana-sini
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja." Kandungan UU Cipta Kerja Masih Banyak Masalah Sana-sini"
TRIBUNPALU.COM - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020 dan menuai reaksi keras dari para buruh dan mahasiswa dengan aksi unjuk rasa,
SBY yang mengaku sudah sembilan bulan tidak aktif dalam dunia politik sehari-hari dan kegiatan Partai Demokrat, memahami jika UU Cipta Kerja akhirnya banyak ditolak masyarakat.
"Yang saya ikuti, ada dua alasan Partai Demoktat (menolak). Pertama, diketahui kandungan RUU Cipta Kerja ini masih ada masalah, masih ada masalah di sana sini," ujar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.
Baca juga: Ferdinand Hutahaean Ungkap Alasan Keluar dari Demokrat: Ada Beda Prinsip dan Ini adalah Puncaknya
Menurutnya, masalah itu bukan hanya dalam pasal-pasalnya, tetapi juga terjadi pada desain, konsep dasar dan tujuan sebenarnya dihadirkan undang-undang Cipta Kerja.
"Apa hanya khusus penciptaan lapangan kerja, atau investasi, atau yang lebih luas lagi, menyangkut ekonomi," papar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
"Tetapi, yang dipikirkan Fraksi Demokrat itu, di sana-sini masih ada masalah perlu waktu lah untuk menuntaskan, supaya clear," sambung SBY.
SBY menilai, jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di awal masih banyak masalah, tetapi tetap dipaksakan untuk disahkan, maka dampaknya saat dijalankan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya.
"Jadi lebih baik dituntaskan dulu (masalah-masalahnya)," ucapnya.
Penolakan terhadap RUU tersebut, kata SBY, bukan hanya berasal dari Fraksi Demokrat saja, tetapi juga disuarakan para pekerja, pencinta lingkungan, lainnya.
"Nah Demokrat berpandangan, kalau penolakan itu tinggi, begitu disahkan, hampir pasti terjadi perlawanan. Menurut Fraksi Demokrat kemarin, belum tepat langsung disahkan," ujar SBY.
Adanya sikap tegas dari Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, kata SBY, tidak serta merta dapat dikatakan Demokrat dianggap melawan negara, tetapi hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
"Jadi kalau itu (penolakan?) lantas Demokrat dianggap melawan negara, ya tidak lah, Demokrat ini kecil sekarang, katanya, dan kita juga di luar pemerintahan, kita tahu diri," papar SBY.
"Ya tempat kami untuk bersuara di situ, kalau kami ada di pemerintahan pasti mengingatkan juga, ayo kita tuntaskan terlebih dahulu. Jangan terlalu banyak masalah, mari kita bangun komunikasi lebih bagus lagi dengan semua pihak," sambungnya.
AHY Minta Maaf
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Fraksi Partai Demokrat, kata AHY, menegaskan penolakan tersebut dengan walk out dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020).
"Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10), dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI," kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
AHY mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya buruh dan pekerja atas disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
• SBY Ulang Tahun, AHY Unggah Kenangan Bersama Ibu: Terima Kasih atas Never Ending Supports dari Pepo
• Bagikan Potret Lawas, AHY Ungkap Sering Ditodong Nyanyi Bareng Annisa Pohan
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/ketua-umum-partai-demokrat-susilo-bambang-yudhoyono-sby.jpg)