Nilai Pro Kontra Wajar, Joko Widodo: Kalau Sudah Baca UU Cipta Kerja, Mereka akan Berubah

Menurut Presiden Jokowi, pro kontra dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal yang wajar.

Instagram @sekretariat.kabinet
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). 

TRIBUNPALU.COM - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski telah disahkan dan diteken, UU Cipta Kerja masih terus menuai penolakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab soal gencarnya penolakan sejumlah pihak soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Presiden Jokowi, pro kontra dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal yang wajar.

Bahkan, ia menyebut hal itu sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat sesi wawancara eksklusif dengan Rosi dengan tajuk 'Jokowi Dikepung Kritik!' yang disiarkan Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.

Baca juga: Bakal Laporkan Nikita Mirzani, Ustaz Maaher Tak Masalah dengan Istilah Tukang Obat, Lalu Karena Apa?

Baca juga: Terkait Hajatan Rizieq Shihab, Anies Baswedan Diminta untuk Beri Klarifikasi

Baca juga: Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Nurul Arifin: Tak Masuk Akal, Belum Ada Urgensinya

Baca juga: Pro Kontra Seputar RUU Larangan Minuman Beralkohol, Kata KPAI hingga Asosiasi Distributor Minol

"Menurut saya, ya biasa dalam menanggapi sebuah kebijakan ada yang pro dan kontra. Itu biasa aja kok," kata Jokowi.

Presiden pun menyampaikan, bahwa banyak masyatakat yang menolak karena belum membaca seluruh isi dari Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut.

Kepada Rosi, Jokowi menggambarkan tebalnya lembaran Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Dan saya melihat banyak yang belum memahami juga banyak yang belum membaca isi dari Omnibus ini. ini segini loh, bukunya," ucap Jokowi sembari menunjukan tebalnya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kalau sudah membaca, menurut saya, mereka akan berubah," tambahnya.

Kepala Negara juga menegaskan, bahwa tak menutup peluang untuk pihak-pihak yang masih ingin memberikan aspirasi ke Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pasalnya, Jokowi telah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) jika ada masukan tang perlu ditambahkan dalam UU Cipta Kerja tersebut.

"Sekali lagi perbedaan pendapat itu biasa buat saya biasa, saya juga sudah banyak berdiskusi berdiskusi dengan serikat saya ketemu dengan serikat. Dan kemudian juga sudah bertemu setelah proses Omnibus Law dengan NU sudah, dengan Muhammadiyah sudah, dengan MUI sudah," ungkap Jokowi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved