Pakar: Mendagri Tidak Bisa Copot Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Begitu Saja

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Instagram @sekretariat.kabinet
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pers setelah mengikuti Rapat Terbatas, Senin (19/10/2020) 

TRIBUNPALU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi pencopotan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Namun, instruksi itu dinilai gegabah dan berlebihan.

Sebagai Mendagri, Tito Karnavian dinilai tak bisa serta merta mencopot jabatan kepala daerah seperti gubernur.

Kepala daerah bisa saja dicopot hanya jika melakukan pidana, itu pun setelah melalui prosedur panjang.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, berpandangan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona yang ditujukan bagi kepala daerah agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing, tak bisa dijadikan dasar memecat kepala daerah.

"Apakah Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid 19? Jawabannya tentu saja tidak," kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Menguak Pemeran Wanita di Video Syur Mirip Gisella Anastasia, Hasil Forensik Belum Bisa Diumumkan

Baca juga: Kasus Ayla Tabrak CBR1000 RR SP Berakhir Damai, Pengendara Motor Tolak Ganti Rugi Rumah dan Mobil

Baca juga: Maruf Amin Berencana Temui Rizieq Shihab, Politisi PDIP: Sebaiknya Ditunda

Baca juga: Potensi Kluster Corona Kerumunan Rizieq Shihab, Masyarakat yang Ikut Diminta Sukarela Tes Covid-19

Menurut Yusril, Inpres, Instruksi Menteri merupakan perintah tertulis dari atasan kepada jajaran yang berada di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sehingga, jika Inpres apalagi Instruksi Menteri dilanggar, tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-undang, yang bisa dijadikan dasar pemberhentian, sesuai pasal 78 UU Nomor 23 tahun 2014.

"Di UU No 15 Tahun 2019 sudah tidak mencantumkan lagi Inpres sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan," jelas Yusril.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi. Namun proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan, merujuk pada UU Pemda, kepala daerah saat ini dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Paslon yang menjadi kepala daerah ditetapkan oleh KPU.

Menurut Yusril, paslon yang ditetapkan KPU sebagai pemenang pilkada tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

"Dengan demikian, Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan Bupati dan Wali kota beserta wakilnya," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, semua proses pemberhentian Kepala Daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penegakan Protokol Kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved