Yunarto Wijaya Bereaksi Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD Jakarta Sampai Rp 8,38 M Setahun: Hidup PKS!
Yunarto Wijaya bereaksi soal usulan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8,38 M setahun. Fraksi PKS nyatakan dukungan untuk usulan ini.
lihat foto
Tetapi ia me-retweet artikel itu dengan keterangan unggahan yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung usulan tersebut.
"Hidup PKS!" cuit @yunartowijaya, Rabu (2/12/2020) malam.
Warga DKI Jakarta heran dengan sikap anggota DPRD yang masih berupaya menguntungkan diri sendiri di tengah pandemi Covid-19.
Ayu Rentama Siregar, misalnya.
Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.
"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikin gaji," kata dia saat dihubungi, Selasa (2/12/2020).
Menurut dia, sejauh ini kinerja anggota DPRD DKI Jakarta belum terasa dalam satu tahun terakhir menjabat.
Bahkan selama pandemi Covid-19, seperti merasa tidak ada campur tangan anggota DPRD untuk membantu meringankan beban hidupnya.
"Seharusnya anggaran fokus kepada bantuan rakyat. Orang banyak usaha yang tutup dan PHK di mana-mana kok. Ini malah ngebet naikkin gaji," kata dia.
Baca juga: Usulan Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Rp8,38 Miliar Setahun Tuai Kritikan, Warga Sebut Luar Biasa
Dikritik pengamat
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan pada situasi normal keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan.
Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat.
"Nyatanya kenaikan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," katanya dikutip dari Tribun Jakarta.
Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya.
Tapi jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.
