Fraksi PKS Palu Desak Kementerian Pendidikan Segera Evaluasi Proses Pembelajaran Online
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palu menekankan Kementerian Pendidikan harus melakukan evaluasi pembelajaran online.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam
TRIBUNPALU.COM, PALU - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palu menekankan Kementerian Pendidikan harus melakukan evaluasi pembelajaran online.
Pasalnya, proses belajar mengajar sejak Maret 2020 hingga saat ini masih terus dilakukan secara daring disebabkan pandemi virus corona.
Sehingga Kemendikbud dan pemerintah pusat dan daerah lebih fokus terhadap evaluasi pembelajaran, apakah berjalan dengan baik atau tidak selama pandemi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Palu, Rusman Ramli mengungkapkan akibat penyebaran virus corona belum menunjukan trend penurunan, maka penerima peserta didik baru (PPDB) dan proses pembelajaran masih harus menerapkan protokol kesehatan.
• 5 Cara Seru Rayakan Hari Valentine Khusus Jomblo, Ternyata Asyik Juga
• MUI Murka Setelah Din Syamsuddin Dituduh Radikal: Itu Fitnah dan Kebodohan
• Sabtu 13 Februari 2021, Covid-19 Infeksi 108 Juta Orang di Dunia, Indonesia Nomor 19 Dunia
"Inilah sebenarnya bahan evaluasi dan PR berat di Kementerian Pendidikan bagaimana parameter keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) selama COVID-19," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Palu.
Legislator dua periode itu pun mempertanyakan indeks pembangunan manusia dan bagaimana lulusan sekolah online serta peserta didik yang dihasilkan di tengah pandemi.
Belum lagi kesiapan para guru menghadapi era new normal.
Serta dukungan infrastruktur dan pendanaan dalam menyikapi proses KBM antara guru, siswa dan orangtua belum ada solusi dasarnya.
"Faktanya sekolah online ini masih banyak daerah teriak terkait fasilitas internet, contoh Palu ibukota provinsi, masih banyak guru-guru harus menjumpai peserta didiknya dari rumah kerumah," jelas mantan ketua DPD PKS Palu periode 2010-2015 itu.
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palu pun angkat bicara soal Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan atribut sekolah.
• Hobi Nonton Video Mesum, Pria Ini Tega Nodai Keponakan Sendiri Hingga Ketahuan Nenek
• Masyarakat Umum Akan Mulai Divaksin April 2021, Daerah Zona Merah dan Padat Penduduk Jadi Prioritas
• Viral Video Detik-detik Polisi Bantu Kucing Menyeberang Jalan di Kalsel, Tuai Pujian Warganet
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, persoalan penanganan virus corona harus jadi prioritas saat ini.
Menurut Sekretaris DPW PKS Sulteng itu seharusnya pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus corona.
"Saya kira hal penting yang harus dicarikan solusinya bagaimana masyarakat itu bisa bertahan dan roda perputaran ekonomi tetap berjalan," kata Anggota Komisi A DPRD kota Palu itu saat ditemui TribunPalu.com, Kamis (11/2/2021).
Bagi Rusman Ramli, persoalan di Padang beberapa waktu lalu jadi penyebab keluarnya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri.
