Breaking News:

Gejolak Partai Demokrat

Mahfud MD Pastikan AHY Masih Resmi Jadi Ketua Umum Demokrat, Terpilihnya Moeldoko di KLB Tidak Sah?

Mahfud MD memastikan bahwa hingga kini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih resmi memegang jabatannya.

Tangkapan Layar Kompas TV
Mahfud MD saat mengumumkan FPI bubar secara de Jure 21 Juni 2019 sebagai organisasi masyarakat. Terbaru, Mahfud MD memastikan bahwa hingga kini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih resmi memegang jabatannya. Hal ini sehubungan dengan KLB Demokrat memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai ketua umum yang baru. 

TRIBUNPALU.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara soal kisruh Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3/2021) lalu.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD memastikan bahwa hingga kini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih resmi memegang jabatannya.

Pasalnya, Mahfud MD mengungkap, pemerintah belum bisa menentukan sah atau tidaknya KLB tersebut.

Sebagaimana diketahui, KLB Demokrat memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai ketua umum yang baru.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Dukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat: KLB Betul atau Tidak

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Bisa Dapat SK Sah jika Syarat Ini Terpenuhi

Terkait hal itu, menurut Mahfud, setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul.

"Di situ dikatakan bahwa boleh orang berkumpul, mengadakan rapat umum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu," ucap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (6/3/2021).

"Syaratnya apa? Bukan di Istana Negara, artinya tidak melanggar larangan tertentu."

"Bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital."

"Kalau bukan di situ silakan mengadakan pertemuan," lanjutnya.

Mahfud menambahkan, pemerintah belum bisa menilai sah atau tidaknya KLB Demokrat di Deli Serang tersebut.

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved