Breaking News:

Gejolak Partai Demokrat

Max Sopacua Yakin 1000 Persen Hasil KLB akan Disahkan: Moeldoko Sudah Ketum, Tak Bisa Ditarik Lagi

Dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat usai keluarnya hasil  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang.

Editor: Ananda Putri Octaviani
YouTube/Akbar Faizal Uncensored
Politisi senior sekaligus pendiri Partai Demokrat, Max Sopacua dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Unsencored, Kamis (4/3/2021). Terbaru, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah. Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan. 

TRIBUNPALU.COM - Dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat usai keluarnya hasil  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Diketahui, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal ini menyebabkan adanya dua orang berbeda di jabatan yang sama, yaitu Ketua Umum Moeldoko hasil KLB dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres ke-V.

Kepala KSP Moeldoko (kiri) dituding ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan).
KSP sekaligus Ketua Umum Partai Demorat versi KLB Moeldoko (kiri) Ketum Partai Demokrat versi kongres V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan). (YouTube Kompastv)

Baca juga: Mahfud MD Pastikan AHY Masih Resmi Jadi Ketua Umum Demokrat, Terpilihnya Moeldoko di KLB Tidak Sah?

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Dukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat: KLB Betul atau Tidak

Dilansir TribunWow.com, pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah.

Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan.

"Saya berpijak pada apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah," ujar Max Sopacua.

Terkait respons dari kubu kepemimpinan AHY yang menyebut sebagai KLB abal-abal dan ilegal, Max Sopacua mengaku memilih tidak memikirkan.

Ia mengatakan akan menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan sikap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di dalam hukum nantinya, Kemenkumham akan menilai ini legitimasinya di mana," jelasnya.

"Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah terjadi."

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved