Max Sopacua Yakin 1000 Persen Hasil KLB akan Disahkan: Moeldoko Sudah Ketum, Tak Bisa Ditarik Lagi

TRIBUNPALU.COM - Dualisme kepemimpinan terjadi di tubuh Partai Demokrat usai keluarnya hasil  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Diketahui, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal ini menyebabkan adanya dua orang berbeda di jabatan yang sama, yaitu Ketua Umum Moeldoko hasil KLB dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres ke-V.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan AHY Masih Resmi Jadi Ketua Umum Demokrat, Terpilihnya Moeldoko di KLB Tidak Sah?

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Dukung Moeldoko Jadi Ketum Demokrat: KLB Betul atau Tidak

Dilansir TribunWow.com, pendiri Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB, Max Sopacua mengaku kongres yang dilakukan legal dan sudah sah.

Dirinya juga menyakini bahwa KLB tersebut tidak melanggar hukum dan tidak berhak disalahkan.

"Saya berpijak pada apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah," ujar Max Sopacua.

Terkait respons dari kubu kepemimpinan AHY yang menyebut sebagai KLB abal-abal dan ilegal, Max Sopacua mengaku memilih tidak memikirkan.

Ia mengatakan akan menyerahkan kepada keputusan pengadilan dan sikap pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Karena proses untuk menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau di dalam hukum nantinya, Kemenkumham akan menilai ini legitimasinya di mana," jelasnya.

"Jadi kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah terjadi."

Max Sopacua dengan tegas menyatakan bahwa KLB di Deliserdang sudah berlangsung.

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Bisa Dapat SK Sah jika Syarat Ini Terpenuhi

"Katakanlah kalau memang dipersoalkan Pak Moeldoko dll sebagainya, Pak Moeldoko sudah sebagai ketua umum, tidak bisa ditarik lagi," tegasnya.

Mantan wakil ketua umum Partai Demokrat meminta kepada kubu AHY untuk tidak perlu lagi mempersoalkan hasil KLB.

Namun meminta bertanding dalam pengadilan untuk menentukan kepemimpinan yang sah.

"Sekarang tinggal kita berbicara siapa yang akan mendapat legitimasi dari pemerintah, apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak pada apa yang dilakukan Pak AHY," harap Max Sopacua.