Minta Bukti Jokowi Tak Terlibat dalam KLB Demokrat, Ray Rangkuti: Nonaktifkan Pak Moeldoko

TRIBUNPALU.COM - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan tanggapan atas terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Diberitakan TribunWow.com, munculnya nama Moeldoko dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat adanya spekulasi bahwa pemerintah terlibat dalam hal tersebut.

Terkait hal tersebut, Ray Rangkuti meminta kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan jika memang tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi di Demokrat.

Baca juga: KLB Demokrat jadi Kontroversi, Din Syamsuddin: Kalau Presiden Tak Izinkan, Moeldoko Layak Dipecat

Baca juga: Siap Kirim Santet ke Moeldoko, Ketua DPD Demokrat Banten: Kami Setia pada Ketum yang Ganteng

Menurutnya, sebuah pernyataan saja masih kurang untuk meyakinkan masyarakat, jika tidak ada bukti nyatanya.

Hal itu disampaikannya dalam acara Kompas Petang, Minggu (7/3/2021).

"Karena berkali-kali pihak istana mengatakan tindakan dari Pak Moeldoko ini tidak berkaitan dengan istana."

"Tapi bahwa kemudian istana yang memberikan kesempatan, peluang, tidak melakukan koreksi, bahkan sekarang tidak melakukan kemunduran kepada yang bersangkutan, sulit memang untuk mengatakan istana bersikap independen dalam kasus ini," ujar Ray Ragkuti.

Ray Rangkuti mengatakan satu bukti yang menandakan bahwa pemerintah ataupun Jokowi tidak terlibat sama sekali adalah dengan cara memberhentikan Moeldoko dari KSP.

"Oleh karena itu salah satu untuk pembuktian kepada publik bahwa istana tidak merupakan bagian dari pelaksanaan KLB di Deliserdang itu ya harus jelas upaya, selain dari statement," kata Ray Rangkuti.

"Salah satunya misalnya menonaktifkan Pak Moeldoko," jelasnya.

Baca juga: Ngabalin Sebut akan Lawan jika Jokowi Terus Dikaitkan dengan KLB Demokrat: Saya Bukan Jubir Moeldoko

Sebaliknya, menurut Ray Rangkuti jika seorang Moeldoko masih saja berada di istana maka spekulasi-spekulasi tersebut masih akan terus berkembang.

Dirinya menambahkan, spekulasi akan semakin kencang ketika keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM nantinya mengesahkan Partai Demokrat yang di bawah kepemimpinan Moeldoko.

"Apalagi nanti kalau masuk ke Menkumham. Di Menkumham misalnya terjadi sesuatu yang unpredictable, itu semakin menguatkan sinyal bahwa istana mungkin berada di lingkup peristiwa ini," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 7.45:

Immanuel Ebenezer Minta Jokowi Copot Moeldoko

Senada dengan itu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa Moeldoko layak untuk dicopot dari jabatannya sebagai KSP.

Pasalnya menurut Immanuel, secara langsung maupun tidak, sikap dari Moeldoko akan berdampak buruk pada Jokowi itu sendiri.

Termasuk juga berdampak kepada proses demokrasi di Tanah Air.

"Kita melihat bahwa dampak dari KLB Medan dengan adanya Pak Moeldoko, dengan sikap Moeldoko yang selama ini seakan-akan menolak dan mengaku tidak terlibat, ini sikap tidak konsisten yang ditunjukkan Moeldoko," ujar Immanuel, dikutip dari kanal YouTube KompasTV, Minggu (7/3/2021).

"Dan ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi."

Dari sisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Immanuel meminta lebih kreatif dalam berpolitik tidak terus-terusan memposisikan diri sebagai korban.

"Walaupun kita lihat bahwa sandiwara politik SBY yang selama ini kita sudah ketahui tentang playing victim seakan-akan menjadi korban dan dikorbankan sudah enggak laku lagi," kata dia.

"Seharusnya Pak SBY punya kreativitas politik lah," pintanya.

Baca juga: Ratusan Kader Demokrat Turun Langsung Lawan Moeldoko, AHY Dikawal ke Kantor Kemenkumham

Baca juga: 14 Kader Demokrat Sulteng Diusulkan Dipecat, Pengamat Untad: Bakal Panjang, Harus Ada Penyelamat

Sedangkan dari Moeldoko, Immanuel menyebut tidak memiliki kepatuhan dan loyalitas terhadap perintah Jokowi.

"Jadi saya hanya berpendapat Presiden layak untuk mencopot Moeldoko karena sikapnya tidak konsisten, sikap yang tidak punya kepatuhan dan loyalitas terhadap perintah Presiden," jelas Immanuel.

"Presiden sudah menegaskan tidak mau mengintervensi persoalan internal partai lain."

Oleh karenanya, ia mengaku sangat mendukung Jokowi untuk mencopot Moeldoko dengan tujuan untuk membersihkan nama presiden dalam dualisme di Partai Demokrat.

"Melihat bahwa perilaku Moeldoko ini sangat merugikan sekali terhadap pemerintahan Jokowi dan bahaya bagi demokrasi."

"Jadi sekali lagi Pak Moeldoko sangat layak untuk dicopot karena ini bahaya buat demokrasi, bahaya juga untuk legacy Jokowi, bahaya juga untuk Nawa Cita," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Minta Jokowi Buktikan Tidak Terlibat dalam KLB Demokrat, Ray Rangkuti: Nonaktifkan Pak Moeldoko