Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Berlalu 7 Tahun DPRD Janji Tuntaskan Sengketa Lahan di Desa Lee, Kades: Kami Bosan dengan Janji

7 tahun lalu DPRD berjanji akan menyelesaikan persoalan dugaan PT Sinergi Perkebunan Nusantara beroperasi di atas lahan milik masyarakat Desa Lee.

TribunPalu.com/fandi_ahmat
Kepala Desa Lee, Almida Batulapa (kiri) saat menyampaikan aspirasi di depan Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Rabu (24/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Desa Lee Almida Batulapa mengaku jenuh dengan janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah

Hal itu dikarenakan pengalaman selama 7 tahun lalu DPRD berjanji akan menyelesaikan persoalan dugaan PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) beroperasi di atas lahan milik masyarakat Desa Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara.

"Kami bosan dengan janji. Kami ingin program di DPRD itu turun ke rakyat tanpa masalah. Tahun 2014 kami pernah datang di DPRD, kemudian juga di tahun 2021. Luar biasa ketika janji itu tidak pernah ditepati," ujar Almida, Jumat (26/3/2021). 

Almida menuturkan, petani Desa Lee telah menempuh proses hukum demi mempertahankan haknya sampai ke tingkat Mahkamah Agung. 

Baca juga: BMKG: Prakiraan Cuaca Sulawesi Tengah Besok, Sabtu 27 Maret: Palu Hujan saat Siang, Donggala Berawan

Baca juga: Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Dilaporkan ke Wali Kota Hadianto Setiap Pekan

Baca juga: Polisi Tangkap Enam Spesialis Pencuri Sarang Burung Walet di Tolitoli

Baca juga: Kepala Dinas Dukcapil Sigi: Selama Menjabat Ketua DPRD Sigi Budi Luhur Dekat Dengan OPD

Diketahui, Mahmakah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi petani atas gugatan terhadap HGU PTPN XIV/PT.SPN pada 20 Mei 2020.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menyatakan tidak sahnya penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh Kantor Pertanahan Morowali Utara di tiga desa, yakni Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara. 

Sebelumnya, Almida bersama Aliansi untuk Petani Desa Lee berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Rabu (24/3/2021). 

Mereka menuntut agar pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Utara mematuhi putusan kasasi Mahkamah Agung. 

Warga Desa Lee, Kabupaten Morowali Utara berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Sulteng, Rabu (24/3/2021)
Warga Desa Lee, Kabupaten Morowali Utara berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Sulteng, Rabu (24/3/2021) (TribunPalu.com/fandi_ahmat)

Dalam aksi itu, Wakil Ketua Komisi II Nur Dg Rahmatu bersama Anggota Komisi II DPRD Faisal Alatas menyikapi tuntutan masyarakat soal lokasi pengolahan sawit PT SPN di Desa Lee

Meski demikian, Kades Lee Almida mengaku kecewa tidak bertemu dengan Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Huisman Brant Toripalu dari daerah pemilihan (dapil) meliputi Kabupaten Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara dan Morowali. 

"Anggota dewan cobalah perhatikan orang-orang yang mendukung kalian. Waktu itu saya ingin ada Pak Brant, karena kampungnya itu bermasalah akibat PT SPN ini. Tetapi malah masyarakat Desa Lee yang berjuang," kata Almida. (*) 

Penulis: fandy ahmat
Editor: Kristina Natalia
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved