Gejolak Partai Demokrat
Kubu KLB Angkat Lagi Isu Hambalang, Demokrat: Moeldoko dan Teman-temannya Sepertinya Sudah Frustasi
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) baru-baru ini mengangkat kembali kasus korupsi proyek Hambalang ketika menggelar konferensi pers.
TRIBUNPALU.COM - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) baru-baru ini mengangkat kembali soal kasus korupsi proyek Hambalang ketika menggelar konferensi pers di Bogor, pada Kamis (25/3/2021).
Dalam kesempatan itu, Demokrat versi KLB menyatakan bahwa masih ada koruptor proyek Hambalang yang belum diproses hukum.
Menanggapi proses itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtiar menilai bahwa Demokrat versi KLB termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko selaku Ketua umumnya, tengah berada dalam kepanikan.

Baca juga: Nama Ibas Diseret dalam Kasus Hambalang, Demokrat AHY Minta Kubu KLB Jangan Suka Fitnah
Dikutip dari YouTube Kompastv, Kamis (25/3/2021), Renanda beranggapan seharusnya Demokrat versi KLB lebih fokus mengurus keabsahan hasil KLB mereka.
"Saya rasa begini ya, Pak KSP Moeldoko dengan teman-temannya ini semua yang dulu mantan-mantan kader partai Demokrat sepertinya memang sudah frustasi," kata Renanda.
Renanda lalu menyampaikan bahwa persoalan kasus Hambalang sudah tuntas diproses secara hukum.
"Aneh juga kalau ini harus dilibat-libatkan ke Partai Demokrat."
"Ingat bahwa Partai Demokrat tidak pernah melindungi kadernya yang bersalah."
Renanda lalu mencontohkan kasus Andi Malarangeng
"Sekalipun misalnya seorang Andi Malarangeng juga dinyatakan tidak merugikan negara se rupiah pun, tapi dia juga menjalani hukumannya karena memang KPK tidak punya SP3, tapi ya itu lah proses hukum waktu itu," papar Renanda.
Renanda kemudian menyoroti pernyataan Demokrat kubu KLB soal Hambalang sebagai hal yang tidak konsisten.
Ia kemudian menyindir soal keberadaan tersangka kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin di kubu Demokrat versi KLB.
"Nazaruddin itu siapa, aneh gitu kalau mau menuding-nuding bahwa kader-kader yang bermasalah itu kemudian jadi alasan untuk bikin KLB yang tidak konstitusional itu. Bagaimana dengan Nazaruddin yang ada di sana," sindir Renanda.
"Ini suatu ketidakkonsistenan, saya melihat memang sudah panik, sudah frustasi, mengalihkan karena sudah malu," ujar Renanda.