BNPB Sebut Pemerintah Sulteng Lambat Tangani Korban Triobencana 2018

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nilai Pemerintah Sulawesi Tengah (Sulteng) lambat dalam penanganan korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 2018 silam.

Kepala BNPB Doni Monardo menuturkan, musibah ini selain menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, juga menjadi tanggungjawab provinsi, kota dan kabupaten.

Doni mencontohkan persoalan bantuan dana stimulan yang sampai hari ini belum selesai.

Menurut dia, data penerima dana stimulan di Sulteng kerap berubah sehingga menghambat proses pencairan.

"Kami mengurus semua provinsi, tidak hanya Sulawesi Tengah. Dan mohon maaf, yang paling sering berubah datanya itu dari daerah ini," ujar Doni, Kamis (1/4/2021).

Selain itu, Doni juga menyoroti soal pembangunan hunian tetap (huntap).

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG Jumat, 2 April 2021: Waspada Hujan Petir Angin Kencang di Sumbar

Baca juga: Bagaimana Pelaku Teror Bersenjata di Mabes Polri Bisa Lolos Pemeriksaan? Ini Penjelasan dari Polisi

Baca juga: Dampak Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri, Sosiolog Untad: Citra Indonesia Rusak di Mata Dunia

Dalam kunjungan pada Rabu (31/3/2021) kemarin, pihaknya mendapati masih ada masyarakat tinggal di hunian sementara (huntara).

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menurut Doni, seharusnya telah selesai sejak Desember 2020 lalu.

"Ini sudah terlalu lama, dua tahun lebih masyarakat masih ada tinggal di huntara. Desember 2020 kemarin harusnya sudah tuntas. Pak gubernur harus dorong tahun ini selesai," ujarnya.

Doni menekankan agar pembangunan huntap segera diselesaikan sesuai target pemerintah.

Baca juga: Eks Jubir FPI Tuding Aksi Terorisme di Makassar dan Mabes Polri Dirancang untuk Rugikan Umat Islam

Meskipun ia memahami persoalan di Sulawesi Tengah terletak pada masalah lahan.

Dalam arahannya, ia meminta permasalahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan seluruh pihak.

"Masyarakat terdampak maupun kementerian terkait harus sama-sama mencari solusi. Terutama lahan yang sampai saat ini masih bermasalah dan belum selesai," ucap Doni. (*)