Muncul Desakan agar Presiden Pecat Moeldoko, Ngabalin: Jangan Minta Presiden Pecat Moeldoko

TRIBUNPALU.COM - Muncul desakan dari sejumlah pihak agar Presiden Jokowi memecat Meoldoko dari kabinet.

Desakan ini muncul setelah pemerintah mengambil keputusan untuk menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait desakan tersebut.

Menurutnya, baik Presiden maupun Moeldoko sendiri sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.

"Jangan ada orang yang minta-minta, desak-desak untuk Pak Moeldoko mundur. Atau minta lewat Presiden supaya (Moeldoko) dipecat. Tidak usah. Pak Moeldoko dan Pak Presiden mengerti apa yang harus dilakukan," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Moeldoko Diberi Kesempatan Gabung Partai Demokrat kubu AHY, Akan Dibantu Maju di Pilgub DKI Jakarta

Baca juga: Partai Demokrat Pimpinan AHY Siap Terima dan Bantu Moeldoko Jika Ingin Maju di Pilkada DKI Jakarta

Dia menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang.

Di sisi lain, pemerintah pun sudah mengambil sikap melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak permohonan Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang itu.

"Kalau kemarin sikap pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang pemerintah gunakan," tegas Ngabalin.

"Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu," lanjutnya.

Ngabalin pun mengungkapkan kondisi terakhir Moeldoko.

Menurutnya, Moeldoko masih bertugas seperti biasa sebagai Kepala KSP.

"Pak Moeldoko baik-baik saja di kantor, kemarin saya temani beliau dalam menerima tamu. Lalu beliau datang pagi-pagi sampai sore baru balik. Jadi baik-baik saja," tambahnya.

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Baca juga: Demokrat Moeldoko Ditolak Pemerintah, Peserta KLB asal Sulteng: Perjuangan Belum Berakhir

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi pemerintah.

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3).