Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Partai Demokrat Pimpinan AHY Siap Terima dan Bantu Moeldoko Jika Ingin Maju di Pilkada DKI Jakarta

Partai Demokrat siap menerima Moeldoko dan membantunya jika ingin maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Dok Kompas.com
Kolase foto AHY dan Moeldoko 

TRIBUNPALU.COM - Partai Demokrat siap menerima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Meoldoko setelah putusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Bahkan tak hanya menerima sebagai kader saja, Moeldoko juga siap dibantu Partai Demokrat bila ingin maju di Pilkada DKI Jakarta.

Tawaran tersebut disampaikan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (31/3/2021).

“Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono.” tulis Rachland.

“Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!” tambahnya lagi.

Baca juga: Apa Manfaat Membaca Surat Al Kahfi di Hari Jumat? Berikut Penjelasannya

Baca juga: Terduga Teroris Ditembak di Mabes Polri, Munarman: Terlalu Murah Harga Nyawa Manusia di Indonesia

Baca juga: Mabes Polri Diserang, Eks Jubir FPI Sebut Teroris Justru Tak Muncul ketika Ajaran Islam Dilecehkan

Selain menawarkan pintu masuk ke Partai Demokrat, Rachland juga memberi beberapa saran untuk Moeldoko dalam cuitan lainnya.

Ia meminta Moeldoko instrospeksi diri dan mengakui kesalahan karena telah mengambil alih kursi pimpinan Partai Demokrat melalui KLB.

“Saya sarankan Ketum abal abal Moeldoko insyaf dan introspeksi. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara.” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Kemenkumham menolak permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Baca juga: Apa Manfaat Membaca Surat Al Kahfi di Hari Jumat? Berikut Penjelasannya

Baca juga: Seperti Bangunan Belanda dengan Kubah Berwarna Emas, Ini Potret Kantor Bupati Banggai

Baca juga: Sebelum Nekat Terobos Mabes Polri, Teroris Milenial Sempat Posting Foto di IG, Ada Bendera ISIS

Hal tersebut disampaikan Menkumkam Yasonna Laoly dalam konferensi pers Rabu (31/3/2021) siang.

Yasonna mengungkapkan masih ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi pihak KLB.

Sehingga pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.(*)

Editor: Muh Ruliansyah
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved