Breaking News:

100 Hari Kinerja Hadianto Reny

Ingatkan Warganya Bayar Pajak Bumi Bangunan, Hadianto Serahkan SPPT PBB ke Masyarakat Palu Selatan

Pemerintah Kota Palu melakukan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021, Senin (5/4/2021) siang.

Handover
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sebelum menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021, Senin (5/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Kota Palu melakukan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021, Senin (5/4/2021) siang.

Penyerahan SPPT PBB itu dilaksanakan di halaman Kantor Camat Palu Selatan Jl Abdulrahman Saleh Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengungkapkan, SPPT PBB merupakan informasi tentang besarnya utang atas Pajak bumi dan bangunan untuk segera dilunasi.

Menurut Hadianto Rasyid, sejumlah kesalahpahaman timbul di tengah masyarakat disebabkan adanya penafsiran bahwa SPPT PBB berupa bukti kepemilikan objek pajak baik tanah maupun bangunan.

"Ingat SPPT ini sebenarnya hanya berfungsi menunjukkan besarnya utang PBB seorang wajib pajak. Jadi kalau disimpulkan fungsi utama SPPT PBB ialah menunjukkan besaran pajak untuk dibayarkan wajib pajak," ungkap Wali Kota Palu Hadianto Rasyid Senin (5/4/2021) siang.

Baca juga: Mantan Sekda Parimo Taswin Borman Tutup Usia, Keluarga: Meninggal karena Penyakit Komplikasi

Baca juga: Dibuka Kembali Setelah Tutup karena Pandemi, Fasilitas Pasar Avo Silae Ternyata Belum Memadai

Baca juga: Putrinya Ditembak Mati Didepan Sang Ayah, Ibu: Saya Tak Punya Kekuatan Balas Dendam Pada Tentara

Hadianto Rasyid menambahkan, bukti legalitas utama atas tanah dan bangunan adalah sertifikat hak milik maupun sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Selain itu beredar kepada masyarakat bahwa SPPT PBB berfungsi pelengkap dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik.

"Jadi ada rumor kalau punya sertifikat hak milik dan SPPT PBB ini, seorang wajib pajak dapat terhindar dari persoalan hukum misalnya sengketa hak milik," ujar Hadianto.

Pria lulusan Universitas Pancasila Jakarta tersebut berharap, kepada tim intensifikasi PBB agar lebih ekstra bekerja dalam melakukan penggalian potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palu.

Selain itu, peran Camat dan Lurah tak kalah pentingnya.

Sebab dengan lurah serta camat dapat lebih intensif lagi melakukan sosialisasi dan pendekatan.

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pengertian masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

"Kalau bisa Lurah sama Camat turun ke rumah-rumah masyarakat untuk ingatkan pentingnya membayar PBB, karena itu untuk kelangsungan pembangunan di Kota Palu ini,"  pungkasnya. (*)

Penulis: Moh Salam
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved