Hasil Survei KedaiKOPI Sebut Gatot Nurmantyo Hingga Rizieq Shihab Tokoh Layak Jadi Presiden 2024

TRIBUNPALU.COM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hingga Rizieq Shihab disebut tokoh yang layak untuk menjadi Presiden 2024.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KedaiKOPI, tak hanya Gatot Nurmantyo dan mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin juga ikut dinilai layak.

Hal itu diketahui berdasarkan survei pada 29 Maret-4 April 2021, terhadap 1.260 responden yang terkenal di 34 provinsi di Indonesia. 

Baca juga: Salat Tarawih dengan Protokol Kesehatan, Hadianto: Kapasitas di Dalam Masjid itu Hanya 50 Persen

Para responden yang memiliki rentang usia 25 tahun yang diberi pertanyaan, yakni siapakah tokoh yang mengatur layak untuk menjadi presiden pada tahun 2024.

“Selanjutnya tokoh ini berada. Ada nama yang sudah tidak asing lagi, ada Pak Gatot Nurmantyo 13,7, dan Pak Rocky Gerung sama dua-duanya, 13,7, ”kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021)

Menurut dia, baik Gatot maupun Rocky unggul dalam survei tersebut. Disusul kemudian oleh Rizal Ramli (12,6 persen), Refly Harun (12,4 persen), dan Mardani Ali Sera (11,6 persen).

Selanjutnya, sejumlah nama tokoh utama yang muncul dengan proporsi di bawah 10 persen.

Nama tersebut adalah Emha Ainun Najib dengan angka 9,0 persen, Din Syamsuddin 7,9 persen, Abdullah Hehamahua 7,9 persen, Said Didu 6,7 persen, dan Rizieq Shihab dengan angka 4,5 persen.

Baca juga: Program SIM Gratis Jokowi, Cek Siapa Saja yang Berhak Menerima

Survey KedaiKOPI: Ini Kelemahan Perintah

Ekonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang terkenal di 34 provinsi. 

Wawancara responden melalui telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021. Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah yang persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lain yang menurut responden adalah terkait korupsi.

Baca juga: Menilik Hukum Amil Zakat yang Bukan Dipilih Oleh Pemerintah, Melainkan Ustaz atau Pimpinan Masjid

Baca juga: Dapat Beras dari Zakat Fitrah, Bolehkan Digunakan Kembali untuk Bayar Zakat?

Baca juga: Bisa Berakibat Fatal, Simak 5 Makanan yang Tidak Boleh Dimakan Bersamaan dengan Susu

Lalu, mengikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanyai tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan saat pemerintah ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen

2. Korupsi: 13,3 persen

3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen

4. Pengangguran: 5,7 persen

5. Kurang Tegas / Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen

7. Pendidikan: 3,2 persen

8. Kurang Mendengarkan Rakyat / Merakyat: 3,1 persen

9. Kebijakan yang Diambil Peraturan yang dibuat: 2,9 persen

10. Terorisme: 2, 3 persen

11. Kejahatan / Kurangnya Keamanan: 2,1 persen

12. Banyaknya Demo / Ricuh: 2,1 persen

13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen

14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen

15. Ketidakadilan / Kesenjangan Sosial : 1,8 persen

16. Toleransi Menurunnya / Isu Rasisme / Radikalisme: 1,7 persen

17. Impor Bahan Baku / Perdagangan: 1,7 persen

18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen

19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen

20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen

22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen

23. Tidak Ada: 1,5 persen