Breaking News:

Sulteng Hari Ini

437 Desa di Sulteng Masuk Kategori Tertinggal, 31 Sangat Tertinggal

Desa kategori mandiri terdapat di lima Kabupaten yakni Banggai, Parigi Moutong, Donggala, Sigi dan Morowali.

TRIBUNPALU.COM/ELA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulteng Zubair 

TRIBUNPALU, PALU - Sedikitnya 437 desa masuk katergori tertinggal di Sulawesi Tengah.

Hal itu diutarakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulteng, Zubair berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Ada lima klasifikasi dalam daftar itu, yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri," kata Zubair dalam talkshow TribunPalu Mo Tesa-tesa, Jumat (30/4/2021).

Ia menjelaskan, untuk desa sangat tertinggal saat ini sebanyak 31.

Desa dengan kategori berkembang berjumlah 1.996, kemudian desa maju berjumlah 237 serta desa mandiri sebanyak 12.

Baca juga: Sulawesi Tengah Miliki 12 Desa Mandiri, Berikut Lokasinya

Baca juga: Pencairan BLT Telat, PMD Sulteng Terkendala Bantu Desa Tertinggal

Lanjut kata Zubair, secara keseluruhan dari lima klasifikasi itu, terdapat 1.842 desa di Sulteng masuk kategori.

Dia menambahkan, untuk desa kategori mandiri terdapat di lima Kabupaten yakni Banggai, Parigi Moutong, Donggala, Sigi dan Morowali.

"Sementara, satu desa di Kabupaten Donggala tidak lagi dikategorikan sebagai desa mandiri, akibat bencana gempa bumi 2018 silam," ujar Zubair.

Sebelumnya, Zubair menyebut pencairan bantuan langsung tunai (BLT) ke Desa Tertinggal masih menjadi masalah besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Masih minimnya pencairan dana desa, ada namanya BLT ini tidak semua Kabupaten cair di tahap 1," kata Zubair saat Talkshow di TribunPalu Mo Tesa-tesa, Kamis (29/4/2021)

Zubair mengatakan, terkait kendala itu, PMD K\kabupaten dikumpulkan untuk mencari solusi.

Baca juga: May Day, 6 Perusahaan di Sulteng Dapat Penghargaan dari Disnaker

Baca juga: 2 Warganya Dapat Rumah Gratis, Pemkab Sigi Apresiasi Program Rumah Impian REI Sulteng

Pemprov juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga unit, dan pendamping-pendamping desa.

Tugas PMD Sulteng sendiri mengevaluasi dan memonitor kelancaran dana desa melalui BLT tersebut.

"Kami monitor setiap tiga bulan dan ada pertemuan-pertemuan untuk memonitor kelancaran daripada dana desa itu," tutur Zubair.(*)

Penulis: Nur Saleha
Editor: mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved