Breaking News:

Palu Hari Ini

9 Fraksi DPRD Sepakati Raperda RTRW Kota Palu, Ini Laporan Hasil Pansus

Kesembilan fraksi di DPRD Kota Palu setuju dengan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 menjadi peraturan daerah.

Handover
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Palu terkait laporan Pansus dengan agenda pembahasan RTRW Kota Palu 2021-2041 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kesembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 menjadi peraturan daerah.

Sembilan fraksi itu diantaranya Partai Gerindra, Hanura, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PKB dan Partai Amanat Indonesia.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW Kota Palu 2021-2041 Nanang mengungkapkan, pihak sudah konsultasi tahap kedua oleh pansus kepada Dirjen DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Pemerintah Daerah Kota Bogor terkait pengaturan teknis pengelolaan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ia mengatakan, Dusun Salena Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi dan Dusun Uwentumbu Kelurahan Kawatuna status hutannya tetap sebagai hutan lindung.

Baca juga: Daftar Harga HP Oppo Terbaru Bulan Mei 2021: Mulai Oppo A15s, Oppo A54, Oppo A53, hingga Oppo Reno5

Baca juga: Virus Corona Semakin Ganas, 700 Guru di India Meninggal Dunia Usai Ikuti Penataran Petugas Pemilu

Baca juga: 2 Panti Asuhan di Palu Dapat Bantuan Ramadan dari Komunitas Palu Lupa Diet

Hal itu mengacu kondisi alamnya apabila dipaksakan untuk dialihfungsikan kawasan hutan budidaya, maka akan berdampak menjadi bencana ekologis bagi masyarakat.

"Itu tetap bisa dikelola untuk pariwisata tentunya dengan skema kerjasama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)," ungkap Ketua Pansus Raperda RTRW Kota Palu Senin (3/5/2021).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palu itu mengatakan, pertambangan mineral di Kelurahan Buluri dan Watusampu tidak masuk dalam kategori kawasan Hutan Lindung.

Namun pertambangan itu merupakan kawasan hutan produk terbatas.

"Pemkot bersama DPRD Kota Palu diharapkan segera meminta perusahaan memiliki izin usaha pertambangan itu melakukan pembatasan dan melindungi hutan produksi agar perambahan tidak semakin meluas di luar izin tambangnya," katanya.

Baca juga: Jelang Idulfitri, Polisi di Sigi Tingkatkan Pengamanan di Jalur Palu - Kulawi

Baca juga: 35 Tahun Mengajar, Akademisi Untad: Wisudawan Terbaik Selalu Didominasi Perempuan

Halaman
12
Penulis: Moh Salam
Editor: Haqir Muhakir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved