Breaking News:

75 Pegawai KPK Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan, Diminta Lepas Perkara yang Ditanganinya

Yudi Purnomo Harahap mengatakan pasca diterbitkannya surat pemberhentian tugas, pegawai KPK yang tak lolos TWK tidak bisa lagi menjalankan tugasnya.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNPALU.COM - Beredar di kalangan Surat Keputusan (SK) lengkap dengan kop dan tanda tangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

SK tersebut berisi tentang pembebasan tugas 75 pegawai lembaga antirasuah itu yang tak lolos menjalani Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK sendiri adalah syarat yang harus dijalani para pegawai KPK untuk alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun demikian, sepekan kebelakang tes ini memicu banyak kontroversi.

Pasalnya, isi soal dianggap terlalu tendensius dan mengarah pada masalah pribadi, kebebasan berpikir dan agama.

Baca juga: KPK Bantah Bebas Tugaskan 7 Pegawai yang Tak Lolos TWK: Tanggung Jawab kepegawaiannya Masih Berlaku

Baca juga: Beredar SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK, Novel Baswedan: Ketua KPK Sewenang-wenang

TWK bahkan dianggap berpotensi memicu perpecahan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, TWK juga disebut tidak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos.

Penyebabnya ketentuan tes itu tidak tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ditambah putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusan itu yang menyebut bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak para pegawainya.

Pasca terbitnya surat pembebasan tugas yang bertanggal 7 Mei 2021 itu, 75 pegawai dibebastugaskan. Berikut rangkumannya:

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved