Gubernur Longki: Gerakan PKK Harus Sejalan dengan Program Pemerintah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola malam membuka rapat koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah Zalzulmida A. Djanggola menyatakan, Rapat koordinasi (Rakon) PKK tahun 2021 merupakan bersifat lebih teknis dengan memfokuskan dalam aspek manajemen program TP PKK.

"Menjadi perhatian bersama bagaimana peran PKK dalam menanggulangi stunting, pencegahan dan penanggulangan COVID-19," ungkap Ketua TP PKK Sulteng Zalzulmida, Kamis (20/5/2021).

TP PKK sendiri memiliki rancangan besar gerakan nasional keluarga pelopor perubahan tahun 2020-2024.

Hal itu dengan fokus penekanan di 4 agenda prioritas seperti ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup dengan diimplementasikan setiap tahun melalui 10 program pokok PKK.

“Jadi keberhasilan program sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis lembaga terkait sehingga disarankan program pemerintah daerah atau OPD yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat dapat melibatkan Tim Penggerak PKK secara berjenjang,” jelas Ketua TP PKK Sulteng.

Baca juga: Warga Kota Palu Lahir 20 Mei Dapat SIM Gratis dari Polres Palu

Baca juga: Keutamaan Membaca Surah Al-Waqiah Tiap Pagi, dari Dilancarkan Rezeki hingga Mendatangkan Ketenangan

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menuturkan, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dibutuhkan sinergitas berbagai stakeholder dan salah satunya adalah keluarga.

Menurut Longki, keluarga memiliki andil besar dalam membentuk sebuah keluarga Indonesia dengan bermartabat.

Gerakan TP PKK pada dasarnya telah diatur dengan regulasi cukup kuat dengan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK.

Karakteristik dan kelebihan gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang dari keluarga dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat serta berada langsung di tengah - tengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu diberdayakan dan kembangkan untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi di daerah.

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa dari sisi kelembagaan gerakan PKK memiliki kedudukan strategis dan menuntut kesiapan segenap jajaran tim penggerak PKK untuk lebih tertib dalam berorganisasi.

Longki berpesan agar PKK Sulteng senantiasa lebih terbuka dalam pelaksanaan program yang ada kaitannya dengan tim penggerak PKK untuk selalu mendorong pelaksanaan gerakan PKK dan optimis terhadap keberhasilan program dicapai oleh PKK selama ini.

"Saya mengajak kepada TP PKK untuk meningkatkan kinerja dengan menjalin kerja sama dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja tim penggerak PKK,” pesan Longki.

Baca juga: Update Covid-19 di Indonesia, Kamis 20 Mei 2021: Tambah 5.797 Orang, Total Kasus Indonesia 1.758.898

Baca juga: Apa Itu Toxic Relationship? Berikut Penjelasan dan Ciri-cirinya agar Anda Bisa Terhindar

Lebih lanjut Gubernur menegaskan bahwa gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan melalui strategi pelaksanaan 10 program pokok PKK dan mempunyai kader sampai di akar rumput yang bisa membantu mensukseskan program OPD.