Usulan Pembentukan OPD Pemadam Kebakaran Banggai Masih Dikaji

Dia menjelaskan, fungsi dan kerja Damkar dan Satpol-PP sangat jauh berbeda.

Selain itu, bila masih satu OPD maka aggaran akan terbagi sehingga untuk pengadaan fasilitas Damkar tidak akan mampu mengakomodir wilayah Kabupaten Banggai yang sangat luas.

“Fasilitas untuk APD Damkar juga harus diperhatikan untuk menunjang tugas pokok personil di lapangan, khususnya baju anti api,” papar Haji Udin—sapaan akrabnya.

Keinginan memisahkan diri dari Satpol PP juga telah dituangkan dalam rekomendasi DPRD Banggai yang dibacakan Ketua Komisi 2 Sukri Djalumang.

Baca juga: Gugatan ke Polisi Ditolak Hakim, Curhatan Ayah Alm Qidam: Di Mana Letak Keadilan Itu?

Sementara itu, Asisten II Setda Banggai Alfian Djibran menjelaskan, secara regulasi Pemkab Banggai tidak tidak bisa lagi menambah OPD baru.

Namun solusinya adalah mengevaluasi kinerja OPD lain.

Bila kinerja OPD tertentu tidak maksimal, maka bisa diganti.

Sekadar diketahui, peristiwa kebakaran sering terjadi di Kabupaten Banggai beberapa pekan terakhir.

Peristiwa ini mengundang reaksi publik terkait kinerja Damkar Banggai karena dianggap lambat dalam proses pemadaman.

Namun faktanya, fasilitas armada maupun peralatan Damkar Banggai tidak memadai untuk memaksimalkan pekerjaan di lapangan.

Sebab, banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai, seperti baju anti api, slang yang banyak bocor, dan tabung oksigen yang tidak mamadai.

Belum lagi armada yang tersedian sebanyak 6 unit, tetapi yang terpakai hanya 4 unit. (*)