KKB Papua Kini Punya 3 Tambang Emas Ilegal, Dulu Pakai Rampasan Dana Desa untuk Beli Senjata

TRIBUNPALU.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tak pernah mau menyerah untuk membuat Papua dilepas dari Indonesia.

KKB Papua ingin ikuti Papua Nugini yang kini menjadi negara dan pisah dari Indonesia.

KKB pun mati-matian melawan TNI Polri yang ditugaskan menumpasnya di Puncak, Papua.

Kini KKB memiliki banyak sejata canggih yang dibeli dari luar negeri.

Persenjataan canggih KKB Papua pun menjadi pertanyaan banyak pihak.

Darimana mereka yang hidup di pegunungan dan pedalaman bisa mendapatkan senjata tersebut. 

Apalagi senjata tersebut digunakan untuk melancarkan aksi teror. 

Hingga kini aksi teror KKB masih menjadi momok bagi masyarakat Papua.

Mereka tidak segan-segan menyerang warga sipil dan aparat keamanan.

Baca juga: Siapa Muhammad Yusuf? Majelis Hakim yang Potong Vonis Jaksa Pinangki, Harta Mencapai Rp 2 Miliar

KKB Papua seolah tak takut menantang aparat bahkan menembak mati warga sipil karena dibekali senjata canggih. 

Lantas dari mana sumber dana KKB Papua sehingga mereka bisa membeli senjata canggih?

Dari penelusuran, terungkap sumber dana untuk membeli senjata.

Ternyata KKB memiliki sumber tambang emas yang menghasilkan dana untuk membeli senjata.

Baca juga: Ikatan Cinta Malam Ini 16 Juni 2021: Nino Tahu Semua Kebusukan Istrinya, Ricky Bahagia Elsa Cerai?

Wilayah pendulangan tambang emas biasanya jauh dari pengawasan aparat.

Sejumlah anggota KKB yang datang untuk mengambil upeti, namun ada juga yang mereka ikut mendulang emasnya.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut bahwa dana KKB untuk membeli senjata berasal dari tambang emas ilegal di Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo.

Awalnya diduga sumber dana KKB berasal dari perampasan dana desa.

"Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata Fakhiri di Jayapura, Kamis (8/4/2021) dikutip dari Kompas.com.

Satu di antara penyebab tambang emas ilegal diperas KKB Papua adalah karena lokasinya yang jauh.

Sebab KKB memanfaatkan pengawasan dari aparat yang sangat sedikit.

"Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang," ujar Fakhiri.

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.

Dijelaskannya jika emerintah sulit menjangkau lokasi penambangan itu karena sangat jauh termasuk untuk penertiban.

"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021).

Sejauh ini masih ada 6 KKB Papua yang masih aktif seperti dijelaskan oleh Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri dikutip dari Tribun Kaltim.

Sedangkan sejumlah pimpinannya yang masih beroperasi yaitu Egianus Kogoya, Lekagak Telenggen, Sabinus Waker dan beberapa lainnya.

“Mereka masih aktif melakukan kekerasan bersenjata yang akhirnya menjadi teror bagi masyarakat,” imbuh Fakhiri, Minggu (2/5/2021).

“Dari kepolisian, dari yang sudah kami petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar, tapi yang aktif ada enam kelompok di Puncak, Intan Jaya dan Nduga," ujar Kapolda.

Fakhiri pun membeberkan sepak terjang setiap bagian dari KKB.

Tahun ini KKB pimpinan Lekagak Telenggen menjadi kelompok yang paling aktif membuat "aksi kekerasan" di Kabupaten Puncak.

Kemudian KKB Pimpinan Sabinus Waker pada 2020 dalam aksinya juga "sangat meresahkan" di Intan Jaya.

Fakhiri juga menyebut kelompok baru yang merupakan bagian dari kelompok Lekagak Telenggen yang mulai "aktif melakukan teror".

"Ada kelompok Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, ada kelompok Paniai, ada kelompok Ndugama Egianus Kogoya, dan ada sempalan-sempalan kelompok Lekagak yang sudah muncul," jelasnya.

Fakhiri mengungkapkan sudah ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Bahkan sudah ada yang telah kembali di tengah masyarakat.

"Ada kelompok lain yang kami syukuri sudah tenang, ada yang sudah kembali melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat biasa," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com. (*)