Gubernur Rusdi Janji Akan Bertanggung Jawab Masalah Bencana di Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Nur Saleha

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura berjanji akan bertanggung jawab terkait dengan penanganan bencana yang hingga kini belum usai.

"Karena belum lama ini saya didemo oleh warga Donggala pasca serah terima jabatan di DPRD terkait dengan penanganan bencana," ungkapnya saat berikan sambutan di peresmian huntap Kampung ASEAN, pada Rabu (23/6/2021).

Ia mengatakan, mereka meminta agar permasalahan penanganan bencana segera diselesaikan, yaitu masalah dana stimulan dan huntap.

Baca juga: Gubernur Rusdi: Persoalan Bencana Pasigala Selesai Akhir 2021

Kemudian ia menuturkan, akan menyelesaikan permasalahan atas keluhan masyarakat Donggala tersebut dengan memanggil Bupatinya.

Pemprov Sulteng juga akan menyiapkan anggaran Rp 22 miliar untuk membantu korban bencana.

"Anggaran Rp 22 miliar itu akan dibagi lagi, yaitu untuk Kota Palu dan Kabupaten Donggala," ungkapnya.

Sebelumnya, puluhan penyintas bencana menggelar aksi jalan kaki dari Kabupaten Donggala menuju Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin (21/6/2021). 

Aksi tersebut mereka lakukan tepat di hari acara serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur baru Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura-Mamun Amir.

Massa aksi dari Desa Loli Dondo, Loli Tasiburi dan Loli Pesua, Kabupaten Donggala berjalan kaki sejauh 24 km sejak pukul 05.00 Wita.

Sepanjang perjalanan, para penyintas yang kebanyakan dari kalangan ibu-ibu ini mendapat pengawalan dari Aparat Kepolisian. 

Setiba di lokasi pada pukul 10.25 Wita, massa aksi langsung diberikan air mineral oleh Aparat Kepolisian Resor (Polres) Palu. 

Dalam aksinya, terdapat empat tuntutan penyintas bencana dari penyintas Loli bersaudara kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. 

Pertama, menolak Hunian Tetap (huntap) relokasi dan memilih dana stimulan untuk skema pembangunan kembali hunian. 

Kedua, meminta kejelasan terkait hak-hak keperdataan atas tanah penyintas yang berada di zona rawan bencana. 

Ketiga, meminta gubernur untuk mendesak Bupati Donggala Kasman Lassa membuka seluruh data stimulan dan huntap ke publik, baik yang sudah terealisasi ataupun belum. 

Terakhir, meminta Gubernur Rusdi mengevaluasi Bupati Donggala karena dinilai diskriminatif, intimidatif dan tidak partisipatif dalam penanganan bencana. (*)