Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Pemprov Sulteng dan BPJS Bahas Jaminan Kesehatan bagi Pekerja

Bahas Jaminan Kesehatan bagi Pekerja, Pemprov Sulteng dan BPJS Kesejatan Rakor Tim Kemitraan Perjaka

Penulis: Moh Salam | Editor: Haqir Muhakir
handover
Sekdaprov Sulteng Mulyono (kanan) saat memimpin rakor Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja (Perjaka) Tingkat Provinsi Sulteng Tahap 1, Kamis (24/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Mulyono, memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja (Perjaka) tingkat Provinsi Sulteng, Kamis (24/6/2021) siang.

Rakor itu dihadiri Deputi Direksi Suluttenggomalut BPJS Kesehatan, Medianti Ellya Permatasari, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu, Wahidah.

Rakor digelar Hotel Santika Jl Moh Hatta Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Wahidah mengatakan, Tim Kemitraan Perjaka merupakan wadah koordinasi kemitraan dan sosialisasi bersama kebijakan, antar pemangku kepentingan.

Dalam rangka kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi pekeraja badan usaha dan anggota keluarga.

Wahidah menyebutkan, salah satu tujuan tersebut ialah untuk terwujudnya perlindungan kesehatan dengan optimal.

Serta tercapainya komunikasi baik dan menjadi media koordinasi antar instansi dan lembaga dalam monitoring evaluasi.

"Jadi dalam Rakor Tim Kemitraan Perjaka pembahasan utama itu terkait kepesertaan JKN-KIS, tunggakan dan sanksi yang akan dikenakan," ungkap Wahidah.

Menurut data, hingga 1 Juni 2021, cakupan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Sulteng mencapai 2.517.776 jiwa atau 83,62% dari jumlah penduduk di semester II tahun 2020.

"Untuk jumlah badan usaha terdaftar di Sulawesi Tengah sebanyak 2.073, adapun jumlah peserta hingga tanggal 18 Juni 2021 sebanyak 163.051. sementara kondisi piutang badan usaha di Sulteng sebesar Rp.935.827.973." tutur Wahidah.

Untuk itu pihak BPJS Kesehatan mengharapkan, adanya tindak lanjut dan dukungan berupa penerbitan regulasi provinsi terkait kepatuhan badan usaha, pemeriksaan bersama untuk kepatuhan BU, dukungan dalam program tim perjaka lapor-sidak badan usaha, sosialisasi bersama dan sebagainya.

Sementara itu Sekdaprov Sulteng Mulyono menyatakan, ide-ide cemerlang dan masukan serta saran-saran dalam rakor dapat ditindaklanjuti dan tidak berhenti.

"Kalau bisa usai rakor ini, semua pihak lebih diintensifkannya pertemuan dan komunikasi untuk mendapatkan hasil terbaik," sebut Mulyono. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved