Massa Tolak Plh Gubernur Duduki Kantor DPD Demokrat Papua, Sekda: Saya Hanya Ingin Bantu Pak Lukas

TRIBUNPALU.COM - Ratusan massa menduduki kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua, Jumat (25/6/2021).

Aksi massa dilakukan untuk menuntut pembatalan surat penunjukan Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA tersebar kepada publik yang berisi instruksi KEMENDAGRI menunjuk Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy sebagai PLH Gubernur Papua.

Kordinator aksi yang tidak ingin dipublikasikan namanya, mengatakan tujuan dilakukan demontrasi ialah untuk meminta kejelasan terkait penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua.

"Pak Lukas masih hidup, kenapa sudah mau digantikan, hal ini perlu dijelaskan." kordinator aksi kepada Tribun Papua.

Baca juga: Apa Itu Ivermectin dan Apa Kegunaannya Bagi Penderita Covid-19? Berikut Penjelasan dan Harganya

Baca juga: Daftar Harga iPhone Bulan Juni 2021: iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro Max, hingga iPhone Xr dan SE

Baca juga: Lowongan Kerja SiCepat Ekspres Posisi Departemen Human Resource, Cek Syarat dan Mendaftarnya

Di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, sekolompok massa lainnya memalang pintu masuk dengan kayu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy menegaskan dirinya hanya ingin membantu Gubernur Papua Lukas Enembe dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia juga mengatakan tak punya prasangka apa pun terkait polemik penunjukan Plh Gubernur Papua, oleh Menteri Dalam Negeri.

"Saya tidak punya prasangka lain-lain, saya hanya ingin bantu pak Lukas agar roda pemerintahan tetap jalan," ujarnya saat dihubungi Tribun-Papua.com, Jumat (25/6/2021) malam.

Dance mengaku tak bisa menolak amanah dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Menyoal aksi penolakan massa terhadap dirinya, Dance mengatakan itu hal bisa, sama halnya seperti di daerah lain.

"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan. Dimana-mana pasti ada aksi penolakan sepeti itu, bukan hanya di Papua saja, didaerah lain juga pasti begitu," jelasnya.

"Intinya, saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," tegas Dance.

Mendagri Diminta Turun Tangan

Pengamat politik Universitas Cenderawasih, Diego Romario D Fretes, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menyelesaikan polemik penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Sebab, penunjukan tersebut telah membuat gadung masyarakat dan kalangan birokrat, serta situasi politik di Papua.

Baca juga: Bukan soal Minuman, Apa Itu Arti Kata Ngeteh yang Jadi Bahasa Gaul Anak Kekinian di Media Sosial?

Baca juga: Pengurus Partai Demokrat Sulteng Berstatus Demisioner Usai Anwar Hafid Terpilih Sebagai Ketua

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota, Minggu 27 Juni 2021: Hujan Petir di Bengkulu, Semarang Berawan Tebal

Menurutnya, polemik yang memanas saat ini harus diselesaikan Medagri secepatnya, agar tidak merambat ke politik identitas.

“Saat ini dibutuhkan statement Mendagri Tito Karnavian untuk menyelesaikan permasalahan di Papua saat ini, agar tak merambat ke Politik Identitas,” kata Diego kepada Tribun-Papua.com di Jayapura,  Jumat (25/2021) malam.

Diego memandang, surat penunjukkan oleh Mendagri merupakan hal wajar, mengingat banyaknya agenda mendesak terkait penyelenggaraan pembangunan serta penyerapan anggaran.

Demikian juga kebijakan penanganan Covid-19, terlebih penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

"Namun langkah itu menyalahi etika politik,” katanya.

Meski begitu, Diego meminta semua pihak untuk dapat menahan diri.

Sebab, kegaduhan politik akan berpengaruh terhadap persiapan pelaksanaan PON XX 2021 Papua, Oktober mendatang.(*)

Sumber: Tribun-Papua.com