Donggala Hari Ini
Proyek Depot Elpiji Labuan Donggala Disorot Legislator dan Gubernur, Pertamina: Tinggal Peresmian
Proyek pembangunan Terminal Elpiji Bersubsidi Donggala ini telah dimulai 2014, menyusul kebijakan pemerintah menarik minyak tanah dengan mengganti gas
TRIBUNPALU.COM - Proyek Pembangunan Terminal Epiji di Desa Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, hingga saat ini belum beroperasi.
Proyek yang menalan dana sekitar ratusan miliar itu dibangun sejak 2014 dan hingga kini belum beroperasi.
Hal itupun menuai sorotan dari Legislator PAN DPR RI Sarifuddin Sudding.
Menurutnya, setiap proyek yg menggunakan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan sesuai spesifikasi dan anggaran yang digunakan, apalagi proyek yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Saya mendesak Kajati Sulteng agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pembangunan depot di Donggala yang dilakukan anak perusahaan Pertamina,” ucap Anggota Komisi 3 DPR RI tersebut via WhatsApp kepada TribunPalu.com, Rabu (4/7/2021).
Menurutnya, lambannya proses pembangunan Depot Elpiji itu sangat berdampak pada masyarakat.
“Sering terjadi kelangkaan elpiji yang menjadi kebutuhan masyakat di Sulteng dan ini sangat merugikan buat masyarakat,” tutur Syarifuddin Sudding.
Proyek pembangunan Terminal Elpiji Bersubsidi Donggala ini telah dimulai 2014, menyusul kebijakan pemerintah menarik minyak tanah dengan mengganti gas epiji untuk kebutuhan masyarakat termasuk di wilayah Sulteng.
Baca juga: Warga Jual LGP 3 Kg Seharga Rp 35 Ribu Per Tabung Ditangkap dan Terancam Denda Rp 60 Miliar
Pengelolaan Terminal Epiji Donggala ini diserahkan kepada PT Patra Trading, salah satu anak perusahaan Pertamina.
Sementara kontrak pelaksanaan proyek adalah PT Patra Badak Arun Solution (PBAS) unit usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi milik koperasi BUMN plat merah itu.
Pembangunan terminal ini baru mencapai bentuknya pada awal tahun 2021.
Terdapat dua tanki bola untuk penampungan Elpiji dengan kapasitas 1.000 matrik ton dan 1.500 matrik ton.
Namun hingga saat ini belum berfungsi karena proses penyerahan dari pihak kontraktor kepada PT Patra Trading masih terkendala.
Keterlambatan pembangunan Terminal Epiji Donggala ini membuat Pemprov Sulteng gerah karena sering terjadi kelangkaan gas elpiji.
Bahkan pihak Patra Trading juga harus mensubsidi penyediaan gas elpiji di Donggala karena harus menyediakan kapal berminggu-minggu untuk sadar di dermaga menggantikan fungsi terminal yang belum berfungsi.
Kondisi ini sudah tejadi bertahun-tahun. Ini yang menyebabkan sehingga ada indikasi negara telah dirugikan.
Pembangunan proyek terminal Epiji Donggala ini juga menyisahkan banyak masalah.
Beberapa Subkontraktor yang terlibat dalam penyelesaian proyek ini belum mendapatkan pembayaran dari main kontraktor PT PBAS.
Baca juga: Update Corona di Indonesia Rabu 14 Juli 2021: Tambah 54.517, Total Kasus Capai 2.670.046 Orang
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura sebelumnya juga menyoroti proyek terminal elpiji di Kabupaten Donggala yang sampai sekarang belum berfungsi.
“Nanti segera saya panggil Pertamina dan kontraktornya. Proyek itu strategis untuk mengantisipasi lonjakan dan krisis gas rumah tangga,” ucap politisi Nasdem tersebut.
Bupati Donggala Kasman Lassa enggan berkomentar banyak terkait persoalan itu.
Menurutnya, kendala depot Elpiji itu adalah masalah internal Pertamina.
“Kalau mangkrak, itu urusan internal mereka,” ujar Kasman.
Pertamina Sebut Cepat 2 Tahun
Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Regional Sulawesi Taufiq Kurniawan memastikan pengerjaan depot tersebut telah sesuai dengan tahapan, bahkan lebih cepat dua tahun dari tenggat waktu.
“Ini akselerasi, seharusnya 2 tahun lagi selesai cuman kami percepat. Jadi pekerjaannya lebih cepat 2 tahun dari tenggat waktunya,” kata Taufik via telepon.
“Makanya kita bingung kalau dibilang lambat. Karena ini tinggal peresmian,” tuturnya menambahkan.
Baca juga: Jelang Iduladha, Ini Pernyataan Satgas Covid-19 Soal Pelaksanaan Salat Idul Adha
Dia menjelaskan, lahan yang diserahkan pada tahun 2014 itu melalui Land Clearing atau pembersihan kemudian didaftarkan sebagai aset ke bagian keuangan negara atau BUMN.
Sebenarnya, kata Taufik, depot itu sudah beroperasi karena sudah ada komisioning (uji coba) siklus operasi.
Dalam uji coba itu, depot Elpiji Labuan bahkan menyuplai dua SPBE sekitar.
“Dua pekan lalu sudah uji coba, terminal sudah dioperasikan menggunakan sistem otomatis, timbangan digital, cooling sistem sudah digital dan melakukan uji polusi udara,” papar Taufik.(*)