Berita Populer Sulteng
Berita Populer Sulteng: Deretan Aksi MIT Poso Selama Pandemi hingga Pemda Sulteng Ditegur Mendagri
Deretan aksi kelompok teroris MIT Poso selama masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu Berita Populer Sulteng di TribunPalu.com kemarin.
lihat foto
“Kita telah melaksanakan penyaluran bansos secara serentak kepada masyarakat yang terdampak covid-19, dan hari ini pemberian bantuan kami berikan juga kepada personel kami yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di Asrama dan di rumah personel” jelas Kapolres.
AKBP Ade Nuramdani menjelaskan, pemberian bansos itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya.
Serta perhatian pimpinan Polri terhadap personil terpapar Covid-19.
"Virus ini tidak memandang bulu, siapapun bisa jadi korbannya, selalu menerapkan prokes yaitu 5 M serta 3 T, kita berharap dan berdoa bersama agar daerah kita segera pulih dari ancaman virus yang telah banyak merenggut nyawa di seluruh dunia," tutup Kapolres.
3. Pemda Sulteng Ditegur Mendagri
19 Pemda Ditegur oleh Mendagri akibat Realisasi Penanganan COVID-19 Rendah
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 19 pemerintah daerah (Pemda) lantaran belum mencairkan anggaran untuk penanganan COVID-19 maupun insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes).
Padahal, uang untuk penanganan COVID-19 maupun insentif bagi para nakes itu sudah ada.
"Kami sudah sisir dan rapat berkali-kali dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang belanja untuk Penanganan Covid-19 dan realisasi untuk insentif nakes belum banyak berubah. Oleh karena itu, hari ini Sabtu, kami sudah sampaikan surat teguran tertulis," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).
Mantan Kapolri ini mengatakan, teguran tertulis itu termasuk langkah yang cukup keras. Sebab sebelumnya Kemendagri jarang mengeluarkan teguran semacam itu.
"Surat teguran tertulis ini langkah yang mohon maaf cukup keras, karena jarang kami keluarkan," kata Tito.
"Bahwa uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan COVID-19, untuk insentif tenaga kesehatan, dan lain-lain," ujarnya.
Dalam data yang dipaparkan Tito, 19 Pemda yang mendapat teguran keras itu yakni Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, DIY, Bali, NTB.
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Tito tidak sepenuhnya menyalahkan para kepala daerah. Menurutnya, bisa saja para kepala daerah justru tidak tahu berapa uang yang ia punya untuk melakukan belanja daerah.
