Breaking News:

4 Instruksi Kabareskrim Polri soal Covid-19, Netizen dan Konten Kreator Bisa Dipidana

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan empat instruksi kepada seluruh jajarannya di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Editor: Haqir Muhakir
Tcooklaw.com
Ilustrasi diborgol 

TRIBUNPALU.COM, - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan empat instruksi kepada seluruh jajarannya di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Instuksi itu mengizinkan Polda, Polres, dan Polsek menangkap, memeriksa, dan memproses hukum setiap orang, netizen dan konten kreator yang menyebar berita bohong dan meresahkan soal COVID-19 dan vaksin.

Polisi penyidik akan menindak tegas dan menerapkan Restorative Justice (RJ) kepada warga negara yang dinilai menganggu Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19.

Keempat Instruksi Komjen Agus Andrianto itu antara lain: 

PERTAMA, Menindak tegas pelaku penyebaran informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Berubah Jadi PPKM Level 3-4, Apa Bedanya? Ini Syarat Terbaru Bepergian di Masa PPKM

Baca juga: Ipda Kusairi Unjuk Skil Robohkan Sapi Kurban Satgas Madago Raya di Depan Kapolda Sulteng

"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri, tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya Pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas. Jangan sampai masyarakat ini bingung dengan banyaknya berita bohong yang berkembang di masyarakat," kata Komjen Agus Andrianto kepada jajaran Polri dalam rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/7).

KEDUA, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.

"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana, yang terpenting ekonomi negara berputar anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," ujar Agus.

Dikatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran.

Tujuannya, agar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial, dan UMKM dan dana Desa bisa dimaksimalkan. Tak hanya itu, dalam hal tersebut, juga harus dikedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Baca juga: Kasus Covid-19 di Palu Bertambah 30 Pasien, Terbanyak di RSUD Madani

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Kasus Covid-19 di Sulteng Capai 79,5 Persen, Paling Banyak di Kota Palu

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved