Kunjungan Menteri
Pembentukan Sulawesi Timur Sulit Terealisasi, Mendagri: Tergantung Kemampuan Keuangan Negara
Sebelum pandemi Covid-19, kata Tito, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk pemekaran DOB di 317 wilayah.
Penulis: Asnawi Zikri | Editor: mahyuddin
lihat foto
Laporan TribunPalu.com, Asnawi Zikri
TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia masih sulit terealisasi lantaran pandemi Covid-19.
Termasuk calon DOB Sulawesi Timur (Sultim) yang sudah 2 dekade didambakan masyarakat Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan sekitarnya.
“Pengembangan wilayah itu sangat tergantung kemampuan keuangan Negara,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat jumpa pers di kantor Bupati Banggai, Sabtu (25/9/2021).
Dia mengatakan, pembentukan DOB membutuhkan biaya untuk membangun infrastuktur.
Seperti kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Macam-macam, belum gaji-gajinya. Itu semua sangat tergantung pada kapasitas fiskal negara,” katanya.
Sebelum pandemi Covid-19, kata Tito, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk pemekaran DOB di 317 wilayah.
Baik provinsi, kabupaten maupun kota bersama Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
“Itu bentuk skenario untuk pemekaran dengan skala prioritas, saya tidak sebutkan (daerah mana saja). Banyak pertimbangan, dewan itu yang menentukan. Tapi begitu pandemi, pendapatan berkurang, belanja naik,” kata Tito.
Akibatnya, rencana pemekaran otonomi daerah belum direalisasikan karena pendapatan negara yang berkurang.
Sementara belanja untuk penanganan Covid-19 mengalami peningkatan.
“Jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan, lain-lain itu semua di luar ekspektasi. Krisis ini mengubah semua skenario. Jadi otomatis menyelamatkan manusia lebih penting dibanding mekarkan daerah,” terang mantan Kapolri itu.
Tito berharap, ekonomi cepat pulih dan APBN meningkat.
Sehingga skenario pemekaran otonomi daerah bisa dimulai kembali dengan skala prioritas.
“Ditentukan oleh DPOD tadi, bukan oleh Kemendagri,” kata dia.
Sekadar diketahui, keinginan masyarakat memekarkan Provinsi Sulawesi Timur sejak tahun 2000 silam.
Wilayah pemekaran Sulawesi Timur terdiri dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, dan Kabupaten Banggai.(*)
