Rocky Gerung Usul Tes PCR Digratiskan: Bebanin Aja pada APBN, Ini Kebutuhan untuk Kendalikan Covid

TRIBUNPALU.COM - Harga tes polymerase chain reaction (PCR) tengah menjadi bahan pembicaraan berbagai pihak.

Diketahui sebelumnya Tes PCR menjadi syarat wajib bagi penumpang pesawat.

Akibat dari aturan ini, banyak pihak yang meminta agar harga tes PCR diturunkan.

Menanggapi hal tersebut pemerintah meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000. Seiring turunnya harga tes, pembuat kebijakan akan menerapkan tes PCR tidak hanya untuk transportasi udara, namun seluruh moda transportasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan hal ini untuk mencegah kenaikan angka kasus Covid-19 terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Alasan kewajiban penggunaan tes PCR bagi calon penumpang transportasi pesawat, yakni untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata.

Baca juga: PHRI Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 150 ribu, Politisi PKS: Kalau Bisa Gratiskan Saja

Baca juga: Menkes Tegaskan Pemerintah Tak Miliki Rencana Memberikan Subsidi untuk Tes PCR

"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru. Mengenai hal ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," katanya melalui konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).

Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung buka suara.

Rocky menilai bahwa tes PCR ini adalah bisnis sejumlah importir.

"Kita tahu dari awal PCR ini bisnis, sebagai bisnis ya itu monopolistik karena itu tidak dibuka untuk umum bahkan ada sembunyi-sembunyi itu.

Karena itu kita harus curiga bahwa PCR ini adalah permainan beberapa importir aja," ujarnya dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu (27/10/2021).

Menurut Rocky importir ini berkaitan erat dengan sejumlah elite politik.

"Dan biasanya importir itu adalah rekanan dari partai politik," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, IDI: Kualitas Jangan Ikut Turun

Lantaran hal ini lah, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa elite politik akan diuntungkan dengan ada tes PCR.

"Jadi orang menganggap ya yang diuntungkan tetap elite partai politik atau elit kekuasaan yang bisa punya akses langsung pada sistem importir yang semi monopolistic.

Dalam hitungan ekonomi paling Rp 200 ribu, tiba-tiba satu juta setengah, diturunin Rp 400 masih mahal sekarang turun tetap ada untung," paparnya.

Menyikapi keruwetan harga PCR ini, Rocky mengusulkan agar tes PCR digratiskan.

Dan diambilkan dana dari APBN.

"Itu nggak jelas, kalau pemerintah yang pegang itu kan ada prinsip bahwa yaudah gratisin aja bebanin pada APBN," ungkapnya.

Karena menurut Rocky tes PCR ini adalah suatu kebutuhan negara untuk melawan Covid-19.

Jadi sangat tepat jika penerapannya diambilkan dari APBN.

"Ini bukan sesuatu yang barang mewah, ini kebutuhan untuk mengendalikan covid-19," tuturnya.

"Ini intinya ketidakadilan dalam penerapan aturan," pungkasnya.

(TribunPalu.com)