SBY Diserang Hasto PDIP, JK Ungkit Langkah Penanganan Musibah Tsunami Aceh

TRIBUNPALU.COM - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) memberikan pembelaan kepada Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Seperti diketahui, Hasto belum lama ini menyidir banyak rapat di era SBY yang berakhir tanpa keputusan.

Terkait hal tersebut, JK membantahnya dengan menyebut banyak keputusan diambil di era kepemimpinan SBY.

JK memberikan contoh nyata waktu SBY mengambil langkah cepat penanganan musibah bencana tsunami yang terjadi di Aceh.

Baca juga: Cara BPJS Kesehatan Capai Target Kepesertaan 98 Persen di Tahun 2024 Mendatang

"Pada pemerintahan SBY, langkah langkah penanganan cepat tsunami Aceh yang merupakan salah satu bencana alam terbesar di dunia, juga menjadi keputusan penting yang diambil pada sidang kabinet. Pembentukan BRR yang berhasil rekonstruksi di Aceh pasca tsunami. Demikian pula penanganan bencana alam Jogya dan Padang," kata JK lewat keterangan yang diterima, Jumat (29/10/2021).

JK menuturkan hal itu berdasarkan pengalaman saat menjabat Wakil Presiden dari Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo dan Menteri dari zaman Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.

"Sudah tujuh Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka, dan masing-masing berbeda cara kepemimpinan. Pak Harto berbeda dengan Bung Karno, Pak Habibie berbeda dengan Gus Dur, Ibu Megawati berbeda dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi," kata JK.

Tanpa bermaksud membandingkan antara SBY dan Jokowi, JK mengatakan, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama.

"Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas. Zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126%, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT," ujarnya.

Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman.

"Keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui di kabinet dan banyak lagi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai," kata JK.

Menurutnya, dalam rapat-rapat banyak menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar dibawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet. Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menambahkan, hal yang sama pada zaman Jokowi periode pertama dan kedua.

"Begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," ucapnya.

Baca juga: Anwar Hafid Minta Pemekaran DOB Tomini Raya dan Moutong Terus Digaungkan