Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah menggelar upacara peringatan HUT ke 22, Rabu (3/11/2021).

Upacara yang dilaksanakan di lapangan kantor bupati, Jl Bukit Trikora, Salakan, itu dipimpin Bupati Bangkep Rais D Adam.

Juga dihadiri pimpinan daerah tetangga dan OPD Lingkup Pemkab Bangkep.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Bangkep Rusdin Sinaling membacakan sejarah singkat berdirinya kabupaten yang berjuluk Tano Peling ini.

Berikut sejarah singkatnya:

Secara historis tentunya merupakan bagian dari sejarah Kerajaan Banggai.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab 'Negara Kertagama' yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun Saka 1476 atau 1365 masehi.

Juga berasal dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Banggai yang didirikan berdasarkan UU 29/1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II Sulawesi.

Termologi "Banggai" adalah kata yang mempunyai makna mendalam dalam pengertian sejarah kehidupan masyarakat Banggai.

Baca juga: Harapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di HUT Ke 22 Bangkep

Asal kata dari Banggai sebagaimana disebutkan pada syair Nomor 14 bait kelima Kitab Negarakertagama.

Juga berasal kata Banggapi dari pelapalan dialek Peling yang artinya makhluk hidup atau manusia.

Banggapi yang berarti makhluk manusia kemudian hidup dan berkembang membentuk suatu kesatuan atau komunitas hidup di suatu tempat yang disebut Peling.

Peling artinya sejenis rumpun bambu yang berwarna kuning.

Wilayah Peling ini terletak di suatu tempat yang saat ini diberi nama Bulagi.

Di wilayah inilah untuk pertama kali dibentuk suatu negeri (zaman kerajaan kuno) dengan sebutan Lipu Babasal, dijuluki lagi Lipu Tumbe yang artinya negeri pertama atau tempat permulaan.

Seiring dengan perjalanan waktu dan tingkat populasi manusia, terjadilan penyebaran penduduk.

Sehingga kata Banggapi melebur menjadi 2 suku kata, yaitu Banggai dan Gapi.

Keduanya memiliki keunikan dan pengertian masing-masing.

Kata Banggai kemudian menjadi nama sebuah Pulau, suatu negeri dan suku bangsa.

Yaitu Pulau Banggai, Kerajaan Banggai dan Suku Banggai.

Sedangkan Gapi menjadi nama pulau tempat asal dari Banggapi, rumpun bambu berwarna kuning atau disebut Peling.

Sejarah di atas dapat dibuktikan dengan menengok  ke belakang sekitar 484 tahun silam.

Tepatnya pada tahun 1529, seorang bendaharawan bangsa Spanyol yang berkumim di Tidore melapor kepada kaisar Karel V tentang keberadaan Banggai dan Gapi.

Di samping itu disebutkan juga dalam Aksara Lontara Perjanjian Bongaya pada tanggal 3 November 1667 di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tentang Banggai dan Gapi.

Kemudian daerah ini diabadikan namanya menjadi Pulau Peling.

Berabad-abad lamanya dengan tingkat kepadatan penduduk di Lipu Babasal dalam perkembangan selanjutnya maka di bagian barat Pulau Peling berdiri 2 kerajaan Bulagi.

Di Pulau Peling bagian tengah terbentuk kerajaan Sisipan, Kadupang dan Lipu Tomundo.

Baca juga: DPRD Sebut Masyarakat Bangkep Belum Merdeka di HUT Daerah Ke-22

Di bagian timur terbentuk kerajaan Bongganan dan Bebengketan.

Di pulau Banggai berdiri 4 kerajaan, yaitu kerajaan Bobulau di Dodung, Kokini di Tano Bonunungan, Singgolok di Gong-gong, dan Ketapean di Monsongan.

Empat raja-raja di Pulau Banggai Basalo yang sekarang dikenal dengan sebutan Basalo Sangkap.

Kerajaan-kerajaan yang terbentuk baik di Pulau Peling maupun di Pulau Banggai mereka hidup rukun dan damai karena disadari bahwa mereka berasal dari satu rumpun.

Ketika Portugis melaksanakan penyerangan ke Ternate di tahun 1575, maka Ternate yang dipimpin Sultan Babullah yang menjabat dari tahun 1570-1583 meminta bantuan dari kerajaan Kediri dan dikirimlah Adi Tjokro sebagai panglima perang.

Sehingga Portugis dapat dikalahkan dan dipaksakan untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan tidak mencampuri urusan kesultanan Ternate.

Namun oleh Portugis mengkawinkan putri bangsawan yang bernama Kastelia dengan Adi Tjokro, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Maulana Frins Mandapar.

Dalam dekade transisi tahun 1580-1600, Sultan Babullah mengirim Adi Tjokro atau dalam dialek Banggai disebut Adi Soko atau Mbumbu Doi Jawa untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Banggai dan mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Banggai maupun di Pulau Peling secara damai di bawah kerajaan di Banggai Darat.

Juga mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Tompotika, daerah Tanjung Api sampai Sungai Bongka, Kerajaan Motindok, Bola-Lowa, dan Gori Gori.

Adi Jtokro dalam melaksanakan titah Sultan Baabullah untuk memperbaiki dan membantu menata sistem pemerintahan kerajaan Banggai yang lebih modern, demokrat, dan demokrasi selama kurun waktu 15 tahun (1580-1590 M), setelah itu beliau kembali ke Kerajaan Kediri.

Dalam kefakuman pemerintahan kerajaan Banggai ketika itu, maka oleh Adi Tjokro memerintahkan kepada Basalo Sangkap menjemput Maulana Frins Mandapar, anaknya yang pertama di Ternate untuk menjabat raja pertama di Banggai.

Kemudian dilantik oleh Sultan Ternate ke 27, Sultan Said Udin Barkat Syah pada tanggal 16 Mei 1602, dan tahun penobatan tersebut dijadikan hari jadi kerajaan Banggai.

Dalam sejarah disebutkan bahwa raja-raja Banggai yang pernah memerintah di kerajaan Banggai sebanyak 21 orang.

Yaitu Maula Frins Mandapar (1600-1625) dan diakhiri oleh Nurdin Daud sebagai raja yang ke-20 dan dilantik pada 5 Mei 1940.

Baca juga: Kisah Sukses Anak Kaki Gunung Mahameru di Bangkep, Eko: Kuncinya Harus Tekun, Sabar, dan Berani

Karena beliau saat itu masih berusia 21 tahun, maka roda pemerintahan dijalankan oleh Syukuran Aminuddin Amir sebagai pelaksana harian kerajaan Banggai, dan selanjutnya beliau dikukuhkan sebagai raja Banggai ke-21.

Selanjutnya pada tahun 1924, kerajaan Banggai dibagi menjadi dua onderafdeling, yaitu orderafdeling Banggai Laut dengan ibu kota Banggai dan onderafdeling Banggai Darat dengan Ibu Kota Luwuk.

Raja Banggai tetap berkedudukan di Banggai sedangkan pemerintahan Belanda di Luwuk.

Setelah zaman kemerdekaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, maka Kabupaten Banggai resmi menjadi daerah swatantra tingkat II Banggai.

Pada tanggal 12 Desember 1959 tepatnya di Luwuk diadakan serahterima pemerintahan yang disaksikan oleh H Manopo selaku presiden pemerintah NKRI antara bapak Syukuran Aminuddin Amir mewakili Raja Banggai kepada Bapak Bidin, Bupati pertama Banggai.

Dengan dilaksanakannya serahterima tersebut termasuk di dalamnya seluruh aset kerajaan Banggai, maka berakhirlah riwayat sejarah kerajaan Banggai selama kurun waktu 380 tahun.

Pada tahun 1964, tokoh-tokoh masyarakat Banggai kemudian membentuk panitia pembentukan daerah otonom tingkat II Banggai Kepulauan.

Setelah 35 tahun berjuang kemudian baru terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan.

Secara operasional diresmikan pada tanggal 3 November 1999 oleh Gubernur Sulawesi Tengah Mayjen Purn H. B Paliudju atas nama Menteri Dalam Negeri dan sebagai pelaksana tugas Bupati H Ali Hamid.

Seiring dengan perjalanan waktu Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengalami beberapa kali pergantian masa pemerintahan.

Baca juga: Bupati Bangkep Harap Pemda Parimo Bantu Penanganan Stunting di Wilayahnya

Bupati H M Ali Hamid dan Wakil Bupati H. Sunarto Saleh periode 2001-2006.

Bupati Irianto Malingong dan Wakil Bupati Ehud Salamat periode 2006-2011.

Bupati Lania Laosa da  Wakil Bupati Zakaria Kamindang periode 2011-2016.

Bupati Zainal Mus dan Wakil Bupati Rais D. Adam periode 2017-2022.

Dan sekarang Bupati Rais D. Adam dan Wakil Bupati Salim J Tanasa periode sisa masa jabatan 2017-2022.

Kemudian Kabupaten Bannggai Kepulauan memekarkan satu wilayah otonomi baru yaitu Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah dan secara operasional diresmikan pada tanggal 22 April 2013. (*)