Aliansi Buruh Demo soal UMP-UMK, Berikut Kesepekatannya dengan DPRD Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Aliansi buruh se Sulawesi tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesi (KSBSI) Sulteng demo terkait UMP dan UMK tidak layak.

Aksi tersebut digelar di depan kantor DPRD Kota Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Rabu (24/11/2021) pagi.

Kemudian perwakilan para buruh dipanggil untuk melakukan audiensi bersama anggota DPRD Kota Palu yang dipimpin oleh Rizal Dg Sewang.

Setelah hampir satu jam lamanya didalam kantor DPRD Kota Palu.

Sekertaris KSBSI Sulteng Rismawan Laula mengungkapkan dua hasil pertemuan bersama DPRD Kota Palu.

Baca juga: STIFA Pelita Mas Palu Gelar Sosialisasi Bertajuk Optimalisasi Potensi Bisnis Berbasis Herbal

Baca juga: Aktivitas PT Dahatama Ancam Pemukiman Warga, Pemkab Banggai Turun Tangan

Rismawan Laula menuturkan KSBSI Sulteng diberikan amanat oleh komisi A DPRD Kota Palu untuk permohonan yudisial review atas undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

"Maka dengan ini kami menyampaikan rekomendasi yang mohon kiranya saudara ketua DPRD Kota Palu kepada Wali Kota Palu maupun instansi terkait, adapun isi rekomendasi itu ialah. Pertama, DPRD Kota Palu memberikan dukungan terhadap yudisial review atas undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja," ungkap Rismawan Laula.

Kedua, menfollow up aksi buruh dengan melakukan pertemuan lanjutan bersama Dinas Ketenagakerjaan, BPS, dan Pemerintah Kota Palu serta KSBSI

"Kami menunggu surat undagan dari DPRD Kota Palu untuk membicarakan kembali. Dan apapun hasilnya akan kami sampaikan kepada teman-teman," bebernya.

Baca juga: Update Corona Indonesia Rabu 24 November 2021: Tambahan 451 Kasus Baru, 377 Pasien Sembuh